LAJUR.CO, KENDARI — Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Dr Hugua, menegaskan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah wajib melaksanakan 10 program direktif Presiden Prabowo Subianto tanpa kritik. Menurutnya, pemerintah daerah merupakan satu kesatuan dengan pemerintah pusat ketika mendapat mandat menjalankan agenda prioritas nasional.
“NKRI dengan otonomi daerah itu satu, 10 program direktif Presiden itu satu. Oleh karenanya, maka 10 program direktif Presiden wajib, tanpa ada cerita, tanpa ada kritik buat ASN, daerah, enggak ada. Laksanakan! Itu perintah,” kata Hugua diwawancarai media usai membuka Forum Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden di Kendari, Sultra, Rabu (13/5/2026).
Forum yang digelar Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri bersama Komisi II DPR RI, diikuti 212 peserta dari 12 provinsi dan kabupaten/kota di kawasan Indonesia Timur. Ada banyak program strategis Presiden yang dibahas, utamanya adalah implementasi berbagai program prioritas nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi daerah, percepatan penurunan stunting, swasembada pangan, Sekolah Rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan tiga juta rumah, Sekolah Garuda, hingga Koperasi Merah Putih.
Hugua mengatakan sejumlah program prioritas pemerintah pusat di Sultra mulai berjalan. Ia mencontohkan program pendidikan hingga pemberdayaan masyarakat pesisir yang telah diimplementasikan di daerahnya.
“Sudah berjalan. Saya cerita tadi mulai dari pendidikan, ada Sekolah Garuda, MBG jalan, Koperasi Merah Putih normal, Kampung Nelayan Merah Putih, keren semua, sudah jalan,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui pelaksanaan program masih memiliki kekurangan. Namun, menurutnya, evaluasi akan dilakukan sambil program berjalan dan diyakini akan terus disempurnakan selama masa pemerintahan berjalan.
“Bagi kami adalah kita pelan-pelan, kita lagi berjalan nih. Pasti plus-minusnya ada. Tapi kami percaya bahwa selama lima tahun kalau ada plus-minusnya, kita akan sempurnakan dan pasti baik-baik saja. Keyakinan saya, karena program ini pro-rakyat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, mengatakan pemerintah daerah harus menyesuaikan diri dengan program prioritas pemerintah pusat. Menurutnya, seluruh daerah menjadi pelaksana kebijakan strategis yang telah ditetapkan Presiden.
“Bahwa apa yang sudah diagendakan pemerintah pusat, implementasinya seperti yang disampaikan Pak Gubernur tadi, tanpa pamrih daerah harus melakukan penyesuaian dan melaksanakan berbagai program prioritas yang sudah ditetapkan,” ujar Yusharto.
Ia menyebut pelaksanaan program masih dalam tahap awal sehingga pemerintah pusat masih mengumpulkan masukan dari daerah untuk penyempurnaan teknis dan operasional.
“Baru awal pelaksanaan program ini pasti akan ada pertanyaan, ada permasalahan, ada tantangan. Untuk itu kita melakukan rapat koordinasi untuk menyamakan langkah, mencoba mengambil beberapa bagian dari daerah yang dapat kita gunakan sebagai penyempurnaan kebijakan, setidak-tidaknya pada level taktis dan operasional. Kebijakan strategisnya yang sudah dari Presiden itu sudah jelas. Kita menjadi pelaksana dari program direktif Presiden,” katanya.
Yusharto sempat menyinggung dampak pemangkasan transfer keuangan daerah (TKD) yang banyak dikeluhkan pemerintah daerah. Menurutnya, banyak daerah kini berlomba mendapatkan program langsung dari pemerintah pusat karena disertai pembiayaan.
“Daerah berlomba-lomba untuk mencoba menggaet program langsung dari Presiden karena dia langsung diikuti juga dengan pembiayaan. Dan ini akan mengisi kekosongan anggaran yang selama ini terjadi karena kebijakan pengurangan transfer keuangan daerah,” ujarnya. Adm
