LAJUR.CO, KENDARI – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali memaparkan kondisi perkembangan industri jasa keuangan, fenomena investasi bodong hingga pinjaman online di Sultra sepanjang tahun 2023 dalam kegiatan Bincang Jasa Keuangan di Kantor OJK Sultra, Jumat (30/3/2023). Oleh Kepala OJK Sultra Arjaya Dwi Raya, BIJAK merupakan agenda yang secara periodik dilakukan untuk diseminasi informasi terkait perkembangan sektor jasa keuangan khususnya di Bumi Anoa dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK untuk meningkatkan kinerja IJK dan mendorong pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi serta perlindungan konsumen dari penawaran investasi illegal.
“Kitq harapkan program ini dapat menjadi pintu informasi kepada masyarakat melalui media pemberitaan, agar literasi masyarakat semakin meningkat sehingga mampu memahami manfaat dan risiko yang melekat dalam produk jasa keuangan dan terhindar dari penawaran investasi illegal,” ujar Arjaya.
Pemaparan pertama Bijak disampaikan Kepala Subbagian Pengawasan Bank 1 OJK Sultra Shintia Wijayanti Putri. Ia menjelaskan informasi perkembangan industri jasa keuangan sampai dengan Februari 2023 dimana jumlah jaringan kantor Industri perbankan mencapai 1.076. Adapun rincian jumlah bank umum sebanyak 40 dengan jaringan kantor sebanyak 1.050, dan Kantor Pusat BPR sebanyak 16 dengan jumlah jaringan kantor sebanyak 26 mengalami pertumbuhan yang cukup positif. Secara umum aset perbankan di Sultra posisi Februari 2023 tumbuh 10,68% (yoy) menjadi sebesar Rp44,55 triliun, Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 10,04% (yoy) menjadi sebesar Rp32,20 triliun, disertai indikator fungsi intermediasi (LDR) yang tinggi 110,65% dengan risiko kredit (NPL) yang tetap terjaga sebesar 1,83%.
Sementara, kredit perbankan di Sultra didominasi oleh penyaluran kredit kepada sektor pemilikan peralatan rumah tangga lainnya termasuk pinjaman multiguna yaitu sebesar 40,16%, kemudian sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 18,84%, dan sektor untuk pemilikan rumah tinggal 10,94%.
Dari sisi pertumbuhan year on year, sektor pertambangan dan penggalian bertumbuh paling signifikan yaitu 24,78%, kemudian disusul pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar 20,93%.
“Kemudian untuk pemilikan rumah tinggal sebesar 18,81% serta untuk perdagangan besar dan rceran juga untuk pemilikan peralatan rumah tangga lainnya masing-masing sebesar 7,67% dan 5,62%,” rincinya.
Dari sisi penyaluran kredit kepada Kredit UMKM yang dilakukan oleh industri jasa keuangan di Sultra tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 12,51% dengan rasio NPL di posisi 3,53%. pangsa kredit UMKM mencapai 33,60% dari total penyaluran kredit sebesar Rp35,54 triliun.
“Bila dilihat dari kategori UMKM, pertumbuhan kredit UMKM secara yoy didominasi oleh Kredit Mikro 51,99%, Kecil dan Menengah yang masing-masing terkoreksi -13,24%, dan 13,06%,” jelasnya lagi.
Sampai dengan Februari 2023, lanjut dia, perbankan dan perusahaan pembiayaan di Sultra telah melakukan proses restrukturisasi kepada 70.633 debitur dengan baki debet sebesar Rp4,40 triliun. Adapun share debitur UMKM terhadap total realisasi restrukturisasi di Sultra sebesar 94,42% atau 18.459 debitur dari total debitur sebanyak 19.015.
“Kredit dan jumlah debitur restrukturisasi perbankan akibat Covid-19 per Februari 2023 terus bergerak turun dengan tren melandai dibandingkan bulan sebelumnya. Peran restrukturisasi sangat besar menekan tingkat NPL dari bank sehingga stabilitas sektor jasa keuangan terjaga dengan baik,” jelasnya.
Dari sisi Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Per Desember 2022, pertumbuhan aset modal ventura terkoreksi sebesar -7,73% yoy.
Selain itu tingkat inklusi masyarakat terhadap produk investasi di lembaga jasa keuangan semakin positif salah satunya di bidang pasar nodal di Sultra yang mengalami peningkatan yang tercermin dari jumlah rekening investasi tumbuh 44,14% yoy dengan total rekening investasi posisi Januari 2023 sebanyak 62.812 rekening.
Khusus perkembangan pengguna fintech di Provinsi Sultra mengalami pertumbuhan yang juga postif. Dilihat dari jumlah lender (akumulasi) terdapat peningkatan sebanyak 466 entitas atau 17,74% yoy, seiring dengan itu borrower (akumulasi) juga mengalami peningkatan sebesar 60,96% yoy di sisi jumlah transaksi per akun di Provinsi Sultra.
Khusus untuk akun lender tumbuh sebesar 96,65% yoy dan transaksi borrower tumbuh sebesar 45,56% yoy. Per posisi Januari 2023, jumlah outstanding pinjaman fintech di Provinsi Sultra sebesar Rp180.374 juta atau meningkat 82,14% yoy.
Kepala Subbagian Administrasi merangkap EPK OJK Sultra Laode Diman, memaparkan sampai dengan Maret 2023 OJK Sultra telah memberikan layanan perlindungan konsumen sebanyak 153 orang.
Adapun rinciannya yakni layanan konsultasi sebanyak 124 orang dan pengaduan sebanyak 29 orang, dengan permasalahan yang disampaikan antara lain terkait dengan restrukturisasi kredit, penarikan agunan, kartu kredit, proses lelang, biaya denda penyimpanan agunan di pembiyaan, klaim polis asuransi, status kredit bermasalah di SLIK dan pencairan dan yang tidak sesuai limit serta perilaku petugas penagihan/debt collector.
Sebagai bentuk peningkatan layanan kepada masyarakat OJK telah melakukan pengembangan aplikasi pemberian informasi debitur kepada masyarakat/debitur secara daring atau online dan luring atau tatap muka yang dikelola oleh kantor pusat dan seluruh kantor regional/ KOJK. Dimana masyarakat dapat menggunakan aplikasi iDebku melalui website yang dapat diakses melalui perangkat komuputer maupun smart phone. Sampai dengan maret 2023 OJK Sultra telah memberikan 2.157 layanan slik, dengan layanan SLIK online 1.229 dan Walk in 928 layanan.
“Perkembangan teknologi di bidang jasa keuangan harus disikapi dengan bijak dan hati-hati. Marak penawaran pinjaman online dan investasi illegal yang dilakukan secara digital. OJK menghimbau masyarakat untuk melakukan pinjaman online pada perusahaan yang telah terdaftar dan berizin di OJK. Untuk informasi tersebut dapat dilihat melalui website www.ojk.go.id atau di tanyakan langsung melalui kontak 157/ WA 081157157157,” pesannya.
Untuk memaksimalkan proses penanganan pengaduan konsumen, OJK telah mengembangkan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) melalui website (https://kontak157.ojk.go.id/) yang bertujuan untuk memberikan akses pengaduan secara terintegrasi yang dapat diakses oleh OJK, Industri Keuangan, dan Konsumen. Melalui aplikasi ini OJK mendorong agar penanganan pengaduan dan sengketa konsumen dapat diselesaikan oleh Lembaga Jasa Keuangan melalui sarana penanganan secara internal atau melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) OJK. Adm
