LAJUR.CO, KENDARI – Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyampaikan update industri jasa keuangan di Provinsi Sultra sepanjang tahun 2024 pada pertemuan Bincang Jasa Keuangan (BIJAK) 2024 bersama insan media, Rabu (11/12/2024). BIJAK OJK Sultra dihadiri Kepala OJK Bismi Maulana Nugraha dan perwakilan Polda Sultra Muh Syarif.
Dalam pemaparannya, Bismi menilai, perkembangan sektor jasa keuangan di wilayah Sultra sampai dengan Desember 2024 mencatatkan pertumbuhan yang positif dan stabil serta kinerja yang meningkat secara year on year.
“Secara umum, sektor jasa keuangan di Sultra menunjukkan hasil yang baik meskipun ada beberapa tantangan. Kami melihat pertumbuhan ekonomi yang positif meskipun ada kontraksi di beberapa sektor,” kata Bismi.
Pada periode triwulan III-2024, kondisi perekonomian Sultra mengalami kontraksi dari 5,54% triwulan sebelumnya menjadi 5,24%. Dalam skala nasional market share Sultra masih tergolong kecil yaitu share Asset perbankan sebesar 0,39%, share Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Kredit masing-masing sebesar 0,33%. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Sultra masih berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,95% secara year on year (YoY).
Perkembangan sektor perbankan Memasuki akhir tahun 2024 kinerja perbankan Sultra mengalami kontraksi secara year on year untuk Aset dan DPK sebesar -4,57% dan -9,35%, hal ini disebabkan terdapat penarikan yang cukup besar oleh masyarakat pada periode kampanye pemilu di Provinsi Sultra. Sedangkan, kinerja Kredit mengalami pertumbuhan sebesar 13,79%. Tingkat risiko kredit Perbankan di Sulawesi Tenggara terjaga di posisi 1.76% dan berada dibawah ambang batas (treshold) sebesar 5%.
“Penurunan DPK terjadi karena adanya penarikan besar-besaran masyarakat selama periode kampanye Pemilu. Namun, kami melihat pertumbuhan kredit yang sangat baik, terutama di sektor konsumsi,” ujar Bismi.
Sampai dengan Oktober 2024, penghimpunan DPK tercatat sebesar Rp32,32 triliun atau terkontraksi yoy -9,35%. DPK masih didominasi oleh tabungan sebesar Rp20,35 triliun (62,95%), Giro sebesar Rp6,98 triliun (21,60%), dan Deposito sebesar Rp4,99 triliun (15,44%).
NPL Bank umum dan BPR masing-masing sebesar 1.70% dan 7.83%. Adapun indikator fungsi intermediasi (LDR) mencapai 124.48%.
Sementara 5 besar penyaluran kredit sektor ekonomi Sultra didominasi untuk pemilikan peralatan RT Lainnya sebesar Rp15,31 triliun (share: 38,42%), sektor perdagangan besar dan eceran sebesar Rp7.33 triliun (share: 18,38%), pemilikan rumah tinggal sebesar Rp5,48 triliun (share: 13,73%), sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar Rp3,43 triliun (share: 8,60%) dan pertambangan dan penggalian sebesar Rp1,98 triliun (share: 4,96%).
Melihat tingginya penyaluran kredit konsumtif menunjukkan peningkatan aktivitas konsumsi masyarakat yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara umum, karena akan ada perputaran uang yang lebih cepat di sektor-sektor yang terkait dengan kebutuhan konsumtif. Kedua, akses kredit yang lebih mudah di sektor ini membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pemilikan peralatan rumah tangga yang berkualitas, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan keluarga di Sultra. Namun demikian, IJK akan terus didorong untuk meningkatkan penyaluran kredit produktif dengan target multiplier effect yang lebih besar.
“Di sisi lain, kami juga terus mendorong perbankan untuk lebih fokus pada penyaluran kredit produktif yang bisa mendukung sektor-sektor seperti pertanian dan industri yang memiliki dampak multiplier lebih besar,” tegas Bismi.
Perkembangan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Peningkatan inklusi masyarakat Sultra terhadap produk Pasar Modal tumbuh positif tercermin dari jumlah kepemilikan rekening mencapai 106.153 rekening atau 33,32% yoy. Adapun nilai investasi saham di Provinsi Sultra posisi September 2024 mencapai sebesar Rp156 Miliar.
“Sektor pasar modal di Sultra terus tumbuh, dan kami melihat banyaknya minat masyarakat yang mulai berinvestasi di saham sebagai bentuk diversifikasi portofolio mereka,” jelas Bismi.
Perkembangan kinerja keuangan IKNB di Provinsi Sultra posisi September 2024 cukup baik, tercemin dari tumbuhnya penyaluran pembiayaan dari perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura yang tumbuh masing-masing sebesar 7,21% dan 23,61% dibandingkan dengan posisi tahun sebelumnya.
Outstanding pinjaman Fintech P2P Lending di Sultra pada periode Sept 2024 tercatat sebesar Rp522 miliar berada di posisi ke-3 se pulau Sulawesi. Outstanding pinjaman tumbuh sebesar 114,52% pada September 2024 (ytd) dan menunjukkan pertumbuhan dengan tren yang meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dengan TWP 90 yang terjaga di posisi 1,65%.
“Fintech juga menunjukkan pertumbuhan yang pesat, namun kami tetap mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap risiko terkait pinjaman online,” kata Bismi.
Pencapaian kinerja industri keuangan ini didukung oleh infrastruktur keuangan yang solid, termasuk 38 bank dengan 189 jaringan kantor yang tersebar di seluruh wilayah. Di sektor industri keuangan non-bank (IKNB), terdapat 65 entitas dengan 161 jaringan kantor, mencakup asuransi, perusahaan pembiayaan, dan modal ventura. Selain itu, kehadiran 14 kantor cabang perusahaan efek dan 8 galeri investasi di pasar modal turut memperkuat akses masyarakat terhadap layanan keuangan.
Perkembangan Literasi dan Inklusi Berdasarkan Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2023 menunjukkan tingkat literasi sebesar 65,43% dan Inklusi sebesar 75,02%, ini menunjukkan adanya gap signifikan antara indeks literasi dan inklusi keuangan di wilayah, beberapa tantangan utama yang memengaruhi literasi keuangan di Indonesia meliputi kondisi geografis yang berupa kepulauan, menyulitkan distribusi layanan keuangan, akses internet yang belum merata, membatasi upaya digitalisasi keuangan dan keragaman demografi, termasuk tingkat pendidikan dan perekonomian yang berbeda-beda di setiap wilayah.
“Kami memahami tantangan geografis yang ada, dan itulah mengapa kami terus berinovasi untuk menjangkau lebih banyak masyarakat dengan program literasi keuangan berbasis teknologi,” ungkap Bismi.
OJK terus memperkuat upayanya meningkatkan literasi keuangan masyarakat dengan meluncurkan program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) pada tanggal 22 Agustus 2024, yang melibatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah, institusi pendidikan, dan sektor swasta, serta memanfaatkan teknologi untuk menjangkau wilayah terpencil. Upaya ini diharapkan menciptakan masyarakat yang lebih sadar finansial, memiliki ketahanan ekonomi, dan mampu merencanakan kesejahteraan jangka panjang. Adm
