LAJUR.CO, KENDARI – Polemik banjir tahunan yang melanda Kabupaten Konawe Utara (Konut) hingga memutus akses jalan menjadi sorotan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae.
Politisi Senayan asal Sultra itu meminta agar Gubernur Sultra Andi Sumangerukka (ASR) berani mengambil sikap tegas terhadap perusahaan tambang yang telah menggunduli kawasan hutan dan bertanggung jawab melakukan penghijauan kembali.
Langkah ini menjadi opsi jangka panjang yang harus dilakukan Pemprov Sultra di bawah pemerintahan Andi Sumangerukka agar Kabupaten Konut tidak dihantui bencana banjir parah setiap tahun.
Sebagai gubernur, lanjut Ridwan Bae, ASR punya kewenangan besar untuk menertibkan perusahaan yang bandel, tidak menjalankan kewajiban rehabilitasi hutan pasca-eksploitasi tambang yang masif di Bumi Ohe.
Menurut Ridwan Bae, kondisi banjir di Konut tidak hanya dipicu oleh faktor cuaca dan curah hujan yang tinggi. Fakta kawasan hutan yang habis dieksploitasi perusahaan tambang tanpa ada tindakan penghijauan kembali, memicu bencana banjir kian tak terkendali dan menyebabkan kerugian materiil serta immateril.
“Jangka panjang, semua yang gundul di hulu harus segera ditanam. Gubernur harus mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan pengelola tambang, hutankan kembali yang sudah diolah. Peran itu tentu kita harapkan dari Gubernur,” tegas Ridwan Bae.
Sebagai surga tambang nikel, kawasan hutan di Konut banyak dieksploitasi besar-besaran tanpa ada tindakan penghijauan kembali. Fungsi hutan yang hilang menyebabkan degradasi lingkungan dan banjir parah saat musim penghujan tiba.
Banjir tidak hanya menerjang pemukiman warga, tetapi juga menyebabkan akses ruas jalan Trans Sulawesi di Desa Sambandete, Kecamatan Oheo dan di Desa Padalere Utama, Kecamatan Wiwirano putus.
Kata Ridwan Bae, solusi sementara pemerintah mengupayakan pembangunan jembatan bailey agar akses transportasi bisa berjalan normal. Ia sendiri telah berkomunikasi dengan pihak balai jalan yang menyatakan bahwa masih ada stok jembatan bailey untuk digunakan mengatasi ruas jalan yang ‘tenggelam’ di Konut.
Ia berharap Pemprov Sultra dan Pemda Kabupaten Konut bisa bersinergi agar pembangunan jembatan bailey tersebut bisa dieksekusi secepatnya.
“Kita harap bisa kerjasama, Pemprov, Pemda Konut, dan Pemerintah Pusat sehingga tidak saling lempar tanggung jawab,” sambung Ridwan Bae.
Sesuai hasil diskusi dengan Kementerian PUPR, penanganan polemik banjir dan akses jalan yang tenggelam akibat banjir di Kabupaten Konut dilakukan lewat tiga fase.
Opsi pertama sebagai solusi dini adalah penggunaan jembatan bailey. Opsi jangka menengah, mengusulkan pembangunan jembatan layang pada ruas jalan yang tergenang banjir.
“Langkah ketiga, sebagai solusi jangka panjang, Gubernur Sultra mesti menertibkan perusahaan tambang agar mematuhi aturan penghijauan kembali kawasan hutan yang telah dieksploitasi,” jelas Ridwan Bae, yang menyebut akan turun lapangan mengecek akses jalan yang putus di Konut, Rabu (9/4/2025). Adm
