BERITA TERKINIHEADLINE

PUPR Petakan 16 Titik Rawan Banjir di Kendari, Target Utama Kali Wanggu

×

PUPR Petakan 16 Titik Rawan Banjir di Kendari, Target Utama Kali Wanggu

Sebarkan artikel ini

LAJUR.CO, KENDARI – Sebanyak 16 titik rawan banjir di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), masuk dalam pemetaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kendari. Pemerintah menyiapkan penanganan secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan infrastruktur di setiap kawasan.

Pemetaan tersebut menjadi dasar evaluasi terhadap berbagai pekerjaan yang telah dilakukan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan penanganan lanjutan untuk menekan risiko banjir, terutama di kawasan yang selama ini kerap terdampak luapan air.

Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Kota Kendari, Amsarullah, mengatakan sejumlah upaya penanganan sebenarnya telah dilakukan dari tahun ke tahun. Namun, pekerjaan tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan banjir.

“Sudah ada upaya-upaya yang pernah dilakukan dari tahun ke tahun sampai dengan sekarang, tapi masih belum cukup untuk menyelesaikan masalah banjir di situ secara maksimal,” ujar Amsarullah kepada awak LAJUR.CO, Senin (16/11/2026).

Berdasarkan hasil pemetaan, 16 titik rawan banjir tersebut tersebar di sejumlah kecamatan. Kawasan Sungai Wanggu, tepatnya di Jalan H. Lamuse, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, menjadi salah satu lokasi yang masuk dalam perhatian pemerintah.

Titik lainnya meliputi Kali Findayani, mulai dari Jalan Findayani hingga Palm Mas Residence, serta Kali Simbo di sekitar Jalan Simbo dan Jalan Ade Irma Suryani Nasution.

Baca Juga :  Tolak Pembangunan Batalyon, Ratusan Warga yang Berkebun di Warangga Demo ke DPRD Muna

PUPR Kendari turut mencatat Kali Jalan Durian dan Kali Jalan Tunggal di Kelurahan Wua-Wua, Kali Anggoeya di Kecamatan Poasia, serta Kali Kadia di sekitar SMP Negeri 17, Kelurahan Kadia.

Selanjutnya, terdapat Kali Kambu di sepanjang Jalan A.H. Nasution, Kali Pesantren Hidayatullah di Lorong Hidayatullah, Jalan A.H. Nasution, dan Kali Ameai di belakang SPBU Pertamina Anduonohu.

Pemetaan juga mencakup Kali Korumba di kawasan Eks MTQ, Kecamatan Mandonga, Kali Pasir Putih di Jalan Raden Suprapto, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kali Baito di kawasan Tunggala, Kali Bonggoeya di sekitar Perumahan Bank Indonesia, serta Kali HBM di Jalan Bunggasi, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia.

Satu titik lainnya berada di kawasan Kali BTN Jalan Kehutanan, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga.

Amsarullah menjelaskan, setiap lokasi membutuhkan pola penanganan berbeda. PUPR terlebih dahulu menginventarisasi pekerjaan yang sudah direalisasikan, termasuk normalisasi sungai, untuk menentukan infrastruktur tambahan yang masih dibutuhkan.

Pada kawasan yang telah dinormalisasi, misalnya, penguatan tebing sungai melalui pembangunan talut atau pemasangan bronjong masih diperlukan. Infrastruktur tersebut berfungsi menahan tanah di sekitar aliran sungai agar tidak mudah longsor.

Baca Juga :  Saat Listrik Mengubah Nasib Mama Feti: Perempuan Asal Kendari Tak Bisa Baca Tulis, Sarjanakan Dua Anak dari Bisnis Laundry

“Jadi nanti akan dianggarkan misalnya pembuatan talut untuk memperkuat bibir sungai. Talut atau bronjong dinding sungai, supaya tidak longsor itu tanahnya. Itu salah satu contoh,” ungkapnya.

Selain penguatan tebing, sejumlah kawasan berpotensi membutuhkan normalisasi lanjutan dengan jangkauan lebih panjang. Pembangunan kolam retensi maupun kolam detensi turut menjadi opsi untuk membantu mengendalikan debit air dan mengurangi risiko genangan.

Penanganan 16 titik tersebut juga membutuhkan sinergi lintas pemerintahan. Sebab, tidak semua sungai yang melintasi wilayah Kota Kendari berada di bawah kewenangan pemerintah kota. Sebagian merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi maupun Balai Wilayah Sungai (BWS).

Kali Wanggu menjadi salah satu contoh kawasan yang membutuhkan intervensi bersama. Sungai tersebut berada dalam kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, sementara wilayah di sekitarnya termasuk kawasan yang kerap mengalami banjir.

Pada 2026, BWS telah memulai proyek peninggian tanggul Sungai Wanggu dengan anggaran sekitar Rp14 miliar.

“Nah tahun ini di Kali Wanggu itu sudah ada proyek dari BWS itu, untuk peninggian tanggul Kali Wanggu sekitar Rp14 miliar. Di tahun ini sudah mulai jalan. Jadi itu salah satu contoh sinkronisasi program antara pemerintah Kota Kendari dengan kementerian,” tuturnya.

Baca Juga :  Banyak Kejanggalan, Ketua DPRD Muna Heran Proyek Batalyon TNI Caplok Tanah Warga Bersertifikat

Melalui pemetaan tersebut, PUPR berharap pembagian intervensi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan BWS dapat dirumuskan secara lebih terarah. Dengan begitu, penanganan di satu kawasan bisa saling melengkapi dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Kita coba formulasikan kira-kira pemerintah kota intervensi di mana, provinsi di mana, dan dari BWS apa yang bisa diintervensi di daerah itu. Supaya kita sama-sama menyelesaikan masalah banjir,” jelas Amsarullah.

Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa penanganan banjir tidak cukup hanya mengandalkan normalisasi sungai. Pembenahan drainase di sepanjang jalan hingga kawasan permukiman warga harus berjalan beriringan.

Saluran drainase yang tidak terawat dan dipenuhi sedimentasi dapat menghambat aliran air menuju sungai. Kondisi tersebut berpotensi memicu genangan, meskipun sungai sebagai tempat bermuaranya air telah dinormalisasi.

“Kalau hanya sungai saja yang dilakukan perbaikan, normalisasi dan lain sebagainya, tanpa diikuti oleh perbaikan infrastruktur saluran, pembenahan saluran, pembersihan juga sedimen saluran, itu juga kurang maksimal untuk menangani banjir di Kota Kendari,” katanya. Sis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *