LAJUR.CO, KENDARI – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tenggara (Sultra) Silvester Sili Laba telah meluncurkan sejumlah program untuk mendorong geliat pelaku UMKM di Bumi Anoa sekaligus mendorong digitalisasi pelayanan di lembaga pengayoman yang dipimpinnya. Dua program tersebut diakui sejalan dengan agenda kerja yang menjadi antensi Penjabat (Pj) Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto
Khusus mendukung eksistensi pelaku usaha kecil di Sultra, Kemenkumham menargetkan pendaftaran gratis Perseroan Perorangan bagi 1000 UMKM. Implementasi program Kemenkumham Sultra memacu pertumbuhan ekonomi di Bumi Anoa ikut menggandeng kemitraan dengan lembaga Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Sultra.
“Kemenkumham Sultra membantu fasilitasi penerbitan 1000 perseroan untuk UMKM di tahun 2023. Biaya PNBPnya gratis, kerjasama dengan Kadin. UMKM ini menopang ekonomi daerah. UMKM maju, ekonomi juga akan tumbuh. Jika aspek legalitas UMKM dibantu, manfaatnya banyak. Yang lalu juga kita ada MoU dengan BI Sultra ,” urai Silvester diwawancarai Lajur.co di ruang kerjanya, Senin (11/9/2023).
Sejak diluncurkan awal tahun 2023, kemudahan penerbitan perseroan perorangan secara cuma-cuma oleh Kemenkumham Sultra kini telah menjangkau 750 pelaku UMKM.
“Sebenarnya sudah 1000 lebih UMKM yang daftar. Tapi, ada yang yang namanya proses telaah dokumen. Beberapa kendala teknis soal perbedaan data nama Dukcapil, ada yang belum punya NPWP. Tapi target 1000 perseroan bisa tercapai dalam waktu dekat,” sambungnya.
Dengan mengantongi legalitas resmi, lanjut Silvester, ini akan membantu para pelaku usaha memperoleh akses permodalan dari lembaga perbankan.
“Mereka lebih mudah dapatkan akses modal dari bank. Tentu membantu perluasan usaha UMKM kita,” jelas Silvester.
Akhir tahun 2022, Kemenkumham Sultra diketahui meneken kerjasama dengan BI Sultra untuk fasilitasi penerbitan hak merk termasuk kekayaan intelektual. Langkah ini merupakan bagian implementasi komitmen lembaga pengayoman mendorong kemajuan UMKM lokal.
Lebih jauh mengenai digitalisasi pelayanan, inovasi yang telah dilakukan Kemenkumham Sultra memberi layanan prima antara lain peluncuran aplikasi SILILABA atau Sistem Pelaporan Informasi Berbasis Aplikasi dan Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Notaris atau dikenal dengan nama aplikasi SILARIS.
“Sebenarnya di Kemenkumham sudah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Di daerah kita tinggal implementasi. Khusus yang spesifik di Sultra yang bagian dari inovasi Kemenkumham Sultra diantaranya ada SILILABA dan SILARIS,” urai Silvester.
Ia menjelaskan Aplikasi SILILABA merupakan inovasi terobosan digagas Silvester guna memberi pelayanan serta informasi administrasi di lingkup Kanwil Kemenkumham Sultra.
Keberadaan aplikasi ini memungkinkan akses informasi Lapas/Rutan, Bapas serta Keimigrasian dapat diakses secara real-time oleh masyarakat. Bahkan via aplikasi ini, kata Silvester, dirinya bisa memantau kehadiran pegawai, data warga binaan pemasyarakatan, jumlah kunjungan di lapas/rutan, jumlah pembuatan paspor serta jumlah warga asing yang masuk di Sultra.
“Selain kunjungan Monev, aplikasi SILILABA sangat membantu. Aplikasinya sudah berjalan sekitar dua bulan, cukup efektif,” jelasnya.
Menurut Silvester, ragam inovasi dan terobosan dilakukan Silvester merupakan bagian komitmen Kemenkumham Sultra mewujudkan pelayanan humanis kepada masyarakat.
Pelayanan humanis ini juga diterapkan Silvester hingga kala melakukan monev ke Lapas dengan menggelar makan bareng bersama para narapidana. Silvester tak sungkan ikut mencicipi menu ompreng tahanan di lapas.
“Duduk sama-sama (tahanan,red), makan makanan ompreng. Sampai sekarang saya lakukan, tidak ada perbedaan. Ini wujud pelayanan humanis. Saya juga mau pastikan narapidana ini diberi makanan yang layak. Bahwa kita ini harus bekerja sepenuh hati sebagai pelayan masyarakat seperti arahan Pak Sekjen Kemenkumham RI yang sekarang jadi Pj Gubernur Sultra. Kita kerja, jaga integritas dan harus punya semangat melayani,” pesan Silvester. Adm
