SULTRABERITA ID, KENDARI – Bank Indonesia dorong penggunaan transaksi pembayaran secara non tunai sebagai upaya mitigasi penyebaran Covid-19 dan dukungan terhadap progran social/ physical distancing.
Guna mendorong transaksi non tunai ini, BI merilis berbagai instrumen kebijakan sistem pembayaran diantaranya adalah menurunkan biaya Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Khusus Perbankan ke Bank Indonesia yang semula Rp 600,- dipangkas menjadi RP 1,-. Sementara dari nasabah ke perbankan yang semula Rp 3.500,- menjadi Rp 2.900,-.
BACA JUGA :
- Bocoran Komposisi Kabinet Prabowo Jelang Pelantikan
- Warga Dimangsa Buaya di Sungai Lasolo Ditemukan, Jasad Tak Lagi Utuh
- Tim SAR Sisir Sungai Lasolo, Cari Warga yang Diterkam Buaya Saat Pasang Pukat
- Tanding di PON Aceh-Sumut 2024, Pelatih Kempo Kritik Kebijakan Anggaran ke KONI & Pemprov Sultra
- Kendaraan yang Tak Berhak Isi BBM Subsidi Sudah Divalidasi Korlantas
Kabar gembira bagi pengguna kartu kredit, Kepala Perwakilan BI Sultra, Suharman Tabrani mengabarkan bank sentral RI telah sepakat melonggarkan kebijakan kartu kredit.
Diantaranya lewat penurunan batas maksimum suku bunga yang sebelumnya dipatok 2,25% menjadi 2% per bulan selama masa pandemi.
Berikut penurunan sementara nilai pembayaran minimum dari 10% menjadi 5%.
Selanjutnya, penurunan sementara besaran denda keterlambatan pembayaran, sebelumnya 3% atau maksimum RPI 50.000 menjadi 1% atau maksimum Rp100.000.
Tak hanya itu saja, BI juga mendukung kebijakan kartu kredit untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran bagi nasabah yang terkena dampak COVID-19 dengan mekanisme menjadi diskreasi masing-masing penerbit kartu kredit.
“Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat bersama Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) agar lebih banyak menggunakan transaksi pembayaran non tunai baik melalui digital banking, uang elektronik, dan perluasan akseptasi QRIS melalui pembebasan pengenaan biaya transaksi pemrosesan QRIS (QR Code Indonesian Standard) bagi pedagang kategori usaha Mikro (UMI) oleh PJSP (MDR 0%),” jelas Suharman Tabrani, Selasa 28 April 2020, merinci program BI dalam rangka memacu transaksi non tunai selang wabah corona.
Selain itu, lanjut Suharman, BI Sultra mendukung program pemerintah dalam percepatan penyaluran program-program bantuan sosial secara nontunai kepada masyarakat bersama Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) melalui akselerasi elektronifikasi penyaluran program-program sosial pemerintah baik Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Kedepan edukasi pembayaran secara non tunai akan terus ditingkatkan sebagai upaya pencapaian visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025. Salah satu edukasi sistem pembayaran yang akan terus digalakkan di Sulawesi Tenggara antara lain terkait dengan perluasan akseptasi QRIS.
Hingga periode April 2020, papar Suharman di Provinsi Sulawesi Tenggara merchant yang telah memlliki NMR QRIS QRIS mencapai 12.656 merchant. Jumlah ini meningkat 111,14% dibandingkan Desember 2019 yang tercatat sebanyak 5.994 merchant.
Merchant yang telah menggunakan QRIS tersebut tidak hanya di sektor perdagangan, namun juga lembaga sosial seperti tempat ibadah dan badan zakat.
Disamping QRIS, Bank Indonesia Provinsi Sultra juga mendukung program percepatan penyaluran program bantuan sosial secara non tunai. Khususnya adalah Bansos Non Tunai yang terkait dengan Covid-19 melalui edukasi, koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Perbankan di Sultra.
Edukasi ini menyangkut program Bansos Non Tunai yang dilaksanakan, mekanisme pendistribusian kartu, pencairan bantuan dan pemanfaatan program, penyesuaian waktu dan nominal bantuan.
“Mari kita Cegah Covid-19 dengan menggunakan transaksi pembayaran secara non tunai yang aman dan santai,” pungkas Suharman. Adm
