LAJUR.CO, KENDARI – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs Basiran MSi menyoroti rendahnya serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sultra.
Hingga semester pertama tahun 2022, tercatat rerata realisasi belanja instansi Pemrov Sultra baru berada pada kisaran angka 28,13 persen. Persentase ini jauh di bawah target yang diharapkan pemerintah.
“Harusnya sudah 50 persen atau 60 persen. Ini sudah tengah semester,” kata Basiran, Senin (27/6/2022).
Dari sekian OPD lingkup Pemprov Sultra, hanya Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Sultra yang serapan belanjanya masuk dalam kategori tinggi. Sementara, Dinas Kesehatan Sultra berada di posisi paling bontot.
“Diskominfo kemarin karena ada HPN. Jadi serapannya tinggi di Basiran di awal tahun,” sambung Basiran.
Rendahnya realisasi anggaran masing-masing OPD, kata Basiran disebabkan proses tender proyek yang mulur. Perencanaan anggaran yang tidak tepat hingga rasa was-was dalam mengatur belanja APBD menjadi penyebab serapan anggaran jauh di bawah target.
Semestinya hal ini tidak lagi terjadi lantaran ketukpalu APBD dirancang lebih awal mengantisipasi agar eksekusi penyerapan anggaran dapat berjalan lebih cepat.
“Memang alur kas belum pernah sampai 100 persen. Makanya kita minta harus digenjot. Yang sudah ditender, segera ajukan uang muka. Yang belum diproses review dipercepat. Kalau ada kekurangan agar segera disampaikan,” pungkas Basiran. Adm
