LAJUR.CO, JAKARTA – Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah mengungkapkan, bahwa Indonesia bisa mengalokasikan penghematan anggaran subsidi energi baik BBM maupun LPG dan listrik ke sektor yang lebih produktif. Dalam hitungannya, jika subsidi energi diganti menjadi Biaya Langsung Tunai (BLT) penghematan dari subsidi mencapai hingga Rp 200 triliun.
Oleh karena itu, Burhanuddin menyatakan, bahwa ke depan pihaknya menginginkan bahwa data penerima subsidi langsung bisa diperbaiki. Sehingga, subsidi bisa benar-benar menyasar kepada pihak yang berhak.
“Itu yang kita akan lakukan. Dengan cara itu ternyata hitung-hitungan kita, subsidi menjadi akan berkurang somewhere around Rp 150 to 200 triliun dan itu akan bisa digunakan untuk hal yang sifatnya lebih produktif,” beber Burhanuddin dalam acara UOB Indonesia Economic Outlook 2025, dikutip Selasa (1/10/2024).
Sayangnya, Burhanuddin tidak menjelaskan detil, akan ke sektor mana alokasi dari subsidi energi itu. Yang terang menurut Burhanuddin, alokasi subsidi energi pada sektor yang lebih produktif itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, dan subsidi yang digelontorkan oleh pemerintah untuk masyarakat dengan ekonomi ke bawah dipastikan bisa membeli BBM, LPG, serta membayar listrik.
“Mengapa saya mengatakannya (program subsidi) perlu disempurnakan? Karena dari pengamatan saya, misalnya untuk tahun lalu, itu ada Rp 540 triliun program subsidi untuk listrik, BBM dan gas,” katanya.
Sebagaimana diketahui, alokasi subsidi energi pada tahun 2023 lalu mencapai Rp 540 triliun. Burhanuddin menilai, alokasi subsidi energi itu ternyata belum sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.
Sebagai contoh, berdasarkan pengamatannya di Solo, Jawa Tengah, subsidi listrik yang seharusnya bisa membuat masyarakat kelas ekonomi mengakses listrik murah, nyatanya hanya bisa menghidupi satu buah lampu per rumah.
“Nah minggu lalu saya pergi ke Solo, saya bertemu dengan pelanggan PLN yang paling bawah, mereka bayar bulanan Rp 30 ribu, lampunya hanya satu,” ujarnya.
Tak hanya itu, kata Burhanuddin, masyarakat miskin justru tidak menikmati subsidi BBM dan LPG lantaran tidak memiliki kendaraan ditambah dengan penggunaan LPG bersubsidi yang hanya membantu untuk jangka waktu singkat.
“Orang-orang miskin mereka tidak menerima, tidak mendapat keuntungan dari subsidi BBM. Mereka nggak dapat sepeda motor. Mereka beli gas tapi satu (LPG subsidi) melon ini untuk 2 minggu jadi kecil sekali. Jadi kalau begitu siapa yang sebetulnya menikmati subsidi itu?,” imbuh Burhanuddin. Adm
Sumber : CNBCIndonesia.com
- Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah mengungkapkan, bahwa Indonesia bisa mengalokasikan penghematan anggaran subsidi energi baik BBM maupun LPG dan listrik ke sektor yang lebih produktif. Dalam hitungannya, jika subsidi energi diganti menjadi Biaya Langsung Tunai (BLT) penghematan dari subsidi mencapai hingga Rp 200 triliun.
Oleh karena itu, Burhanuddin menyatakan, bahwa ke depan pihaknya menginginkan bahwa data penerima subsidi langsung bisa diperbaiki. Sehingga, subsidi bisa benar-benar menyasar kepada pihak yang berhak.
“Itu yang kita akan lakukan. Dengan cara itu ternyata hitung-hitungan kita, subsidi menjadi akan berkurang somewhere around Rp 150 to 200 triliun dan itu akan bisa digunakan untuk hal yang sifatnya lebih produktif,” beber Burhanuddin dalam acara UOB Indonesia Economic Outlook 2025, dikutip Selasa (1/10/2024).
Sayangnya, Burhanuddin tidak menjelaskan detil, akan ke sektor mana alokasi dari subsidi energi itu. Yang terang menurut Burhanuddin, alokasi subsidi energi pada sektor yang lebih produktif itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, dan subsidi yang digelontorkan oleh pemerintah untuk masyarakat dengan ekonomi ke bawah dipastikan bisa membeli BBM, LPG, serta membayar listrik.
“Mengapa saya mengatakannya (program subsidi) perlu disempurnakan? Karena dari pengamatan saya, misalnya untuk tahun lalu, itu ada Rp 540 triliun program subsidi untuk listrik, BBM dan gas,” katanya.
Sebagaimana diketahui, alokasi subsidi energi pada tahun 2023 lalu mencapai Rp 540 triliun. Burhanuddin menilai, alokasi subsidi energi itu ternyata belum sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.
Sebagai contoh, berdasarkan pengamatannya di Solo, Jawa Tengah, subsidi listrik yang seharusnya bisa membuat masyarakat kelas ekonomi mengakses listrik murah, nyatanya hanya bisa menghidupi satu buah lampu per rumah.
“Nah minggu lalu saya pergi ke Solo, saya bertemu dengan pelanggan PLN yang paling bawah, mereka bayar bulanan Rp 30 ribu, lampunya hanya satu,” ujarnya.
Tak hanya itu, kata Burhanuddin, masyarakat miskin justru tidak menikmati subsidi BBM dan LPG lantaran tidak memiliki kendaraan ditambah dengan penggunaan LPG bersubsidi yang hanya membantu untuk jangka waktu singkat.
“Orang-orang miskin mereka tidak menerima, tidak mendapat keuntungan dari subsidi BBM. Mereka nggak dapat sepeda motor. Mereka beli gas tapi satu (LPG subsidi) melon ini untuk 2 minggu jadi kecil sekali. Jadi kalau begitu siapa yang sebetulnya menikmati subsidi itu?,” imbuh Burhanuddin. Adm
Sumber : CNBCIndonesia.com
