LAJUR.CO, KENDARI – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, mengecek langsung jalan Trans Sulawesi di Desa Sambandete, Kabupaten Konawe Utara (Konut), yang terputus akibat musibah banjir, Rabu (9/4/2025). Dalam kunjungan tersebut, politisi Senayan asal Sulawesi Tenggara (Sultra) itu memboyong tim Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sultra serta Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV untuk meninjau titik rencana pembangunan infrastruktur jalan layang dan jembatan bailey.
Bupati Konut Ikbar dan Wakil Bupati Konut Abu Haera, termasuk sejumlah OPD Pemkab Konut terkait, tampak ikut mendampingi kunjungan anggota DPR RI di Sambandete.
Usai kunjungan, Ridwan menyatakan akan segera menemui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membahas percepatan pembangunan infrastruktur jalan layang.
Setelah melihat langsung bagaimana arus banjir menenggelamkan akses jalan vital yang menghubungkan Provinsi Sultra dengan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Ridwan menegaskan bahwa infrastruktur jalan layang menjadi kebutuhan mendesak agar arus lalu lintas dan mobilisasi masyarakat bisa berjalan normal kembali.
Saat di lokasi, Kepala BPJN Sultra Yudi Hardiana memaparkan kesiapan desain infrastruktur jalan layang yang mencapai panjang 745 meter, termasuk kebutuhan anggaran yang diperkirakan sekitar Rp60 miliar. Kata dia, proses pembangunan jalan layang dapat dilaksanakan melalui tiga skema tahapan.
Ia juga menuturkan bahwa pembangunan jembatan di Sambandete sudah sempat digarap beberapa tahun lalu, namun mendadak terhenti.
Khusus mengenai jembatan darurat, ia menjelakan bahwa BPJN memiliki stok unit jembatan Bailey yang bisa dirakit cepat sebagai solusi sementara untuk bencana banjir yang menggenangi jalan di Sambandete.
Menanggapi keluhan masyarakat, termasuk Bupati Konut, Ridwan menegaskan akan melobi pemerintah pusat agar proyek jalan layang di jalur Trans Sulawesi menjadi prioritas dan segera dieksekusi oleh pemerintah pusat.
Namun begitu, Ridwan menekankan agar Gubernur Sultra Andi Sumangerukka turun tangan menertibkan perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban penghijauan hutan yang telah gundul.
“Biar kita sudah bikin jembatan lagi, kemudian kita keruk untuk memperdalam airnya, tapi kalau hulunya tidak teratasi dengan baik, hutan akan gundul terus menerus. Pasti tidak akan pernah berhenti persoalannya,” kata Ridwan.
Ia berharap Pemkab Konut dan Pemprov Sultra bisa satu suara mendesak percepatan pembangunan jembatan layang agar akses transportasi masyarakat dapat berjalan normal.
“Kalau 2025 tidak bisa, maka di tahun 2026. Harus ada kolaborasi antara Pemkab dan Pemprov yang diharapkan bisa mempercepat prosesnya,” terang Ridwan Bae.
Kata dia, bencana banjir tahunan yang terjadi di ruas jalan Trans Sulawesi tidak hanya mengganggu mobilitas masyarakat dan kegiatan perekonomian. Nyawa masyarakat setempat ikut terancam jika tidak ada langkah mitigasi cepat dilakukan oleh pemerintah.
“Setelah saya lihat, ini adalah persoalan keselamatan. Sebagai wakil rakyat, saya berpesan betul. Jangan sampai ada korban di sini. Mobilitas antara Sultra dan Sulteng tidak boleh putus,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala BWS Sultra Wilayah IV Andi Adi Umar Dani turut memaparkan beberapa strategi untuk mengatasi arus sungai yang merangsek ke badan jalan Trans Sulawesi di Konut. Salah satunya adalah pembangunan kolam retensi. Rencana ini mendapat dukungan dari Bupati Konut yang menyatakan akan mengupayakan pembebasan lahan agar agenda tersebut dapat terlaksana. Adm
