LAJUR.CO, KENDARI – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ir Hugua, resmi membuka Musyawarah Daerah (Musda) VII Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sultra di Hotel Zahra Syariah Kendari, Kota Kendari, Minggu (15/2/2026) malam.
Forum lima tahunan tersebut diharapkan menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran ulama dalam menjaga harmoni sosial sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat di Sultra.
Hugua menegaskan, musyawarah bukan sekadar agenda organisasi, melainkan cerminan nilai luhur yang mengedepankan kebersamaan, tanggung jawab, dan kemaslahatan umat. Ia menyebut Musda MUI memiliki posisi penting dalam merumuskan arah kebijakan keagamaan yang berdampak langsung terhadap kehidupan sosial masyarakat.
“Pembangunan daerah tidak hanya berbicara soal infrastruktur fisik, tetapi juga pembangunan mental dan spiritual. Sinergi ulama dan pemerintah menjadi kunci terciptanya ketenteraman serta keberkahan dalam kehidupan bermasyarakat,” ujar Hugua.
Menurutnya, MUI berperan sebagai pembimbing umat, pemberi pertimbangan keagamaan, sekaligus mitra strategis pemerintah dalam menjawab tantangan zaman. Mulai dari derasnya arus informasi digital, penyebaran hoaks, hingga persoalan moral generasi muda.
Pemprov Sultra, lanjut Hugua, terus memperkuat kolaborasi dengan MUI dalam pembinaan kehidupan beragama, penguatan moderasi beragama, hingga pencegahan radikalisme. Kerja sama itu juga merambah sektor ekonomi umat berbasis syariah, seperti sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, penguatan koperasi syariah, serta pemberdayaan pesantren berbasis kewirausahaan.
Tak hanya itu, perhatian juga diarahkan pada generasi muda sebagai aset masa depan daerah. Hugua berharap MUI mengambil peran aktif dalam pembinaan karakter, literasi digital, pencegahan narkoba, serta penguatan nilai-nilai keagamaan yang moderat dan inklusif.
Melalui Musda VII tersebut, pemerintah berharap lahir kepengurusan MUI Sultra yang amanah, profesional, dan visioner. Program kerja yang disusun pun diharapkan realistis serta memberi dampak luas bagi masyarakat.
“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Musyawarah Daerah VII MUI Provinsi Sultra Tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka,” kata Hugua.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal MUI Pusat, Amirsyah Tambunan, menekankan pentingnya peran strategis ulama dalam membangun kehidupan beragama yang tidak berhenti pada ritual, tetapi juga menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan.
Ia menyoroti adanya anomali antara semangat ibadah dengan perilaku sosial, seperti masih tingginya pemborosan makanan dan persoalan lingkungan yang belum tertangani optimal. Padahal, ajaran Islam mengedepankan kebersihan, keseimbangan, serta tanggung jawab terhadap alam sebagai bagian dari kesalehan.
“Ulama memiliki tanggung jawab menanamkan motivasi beragama yang produktif, melahirkan kesalehan sosial, dan memperkuat persatuan umat. Agama harus menghadirkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan,” ujarnya.
Amirsyah mengingatkan, ulama perlu mengambil peran dalam politik kebangsaan memberikan nasihat kepada pemerintah demi kemaslahatan bersama tanpa terjebak dalam politik praktis. Sinergi ulama dan umara dinilai menjadi fondasi penting dalam memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi, sekaligus menjaga perdamaian.
Ia menambahkan, Indonesia memiliki posisi strategis dalam mendorong terciptanya tatanan dunia yang damai dengan menolak kekerasan, terorisme, dan segala bentuk penjajahan, sejalan dengan nilai kemanusiaan serta konstitusi.
Musda VII MUI Sultra pun diharapkan melahirkan kepemimpinan yang solid serta program kerja yang memberi manfaat nyata bagi umat dan daerah. Persatuan dan kekompakan ulama disebut menjadi kekuatan utama dalam menghadirkan perubahan positif.
“Perubahan nasib umat dan bangsa hanya dapat terjadi jika kita bersama-sama berkomitmen memperbaiki diri dan memperkuat persatuan,” pungkasnya. Adm
