LAJUR.CO, KENDARI — Jumlah warga di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang belum memiliki rumah masih terbilang tinggi. Data Pemerintah Provinsi Sultra mencatat sedikitnya 103.185 kepala keluarga (KK) di wilayah tersebut masih masuk kategori backlog alias belum memiliki rumah.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara, Martin Effendi Patulak, Efendy Patulak, mengungkapkan selain backlog kepemilikan rumah, Sultra masih menghadapi persoalan rumah tidak layak huni serta kawasan permukiman kumuh.
“Jumlah rumah tidak layak huni di Sultra mencapai 107.764 unit. Sementara warga yang belum memiliki rumah sekitar 103.185 KK,” ujar Efendy saat memaparkan data pada kunjungan Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, di Kendari pekan lalu.
Sementara itu, Pemprov Sultra mencatat luas kawasan kumuh di Sultra mencapai sekitar 5.671 hektare yang tersebar di sejumlah wilayah perkotaan.
Menurut Efendy, tingginya backlog perumahan tersebut membuka peluang bagi Sultra mendapatkan dukungan program dari pemerintah pusat. Salah satunya melalui skema program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Usulan tersebut kembali diutarakan Efendi saat mendapingi kunjungan kerja Wakil Menteri Perumahan RI yang ikut meninjau sejumlah lokasi perumahan subsidi di wilayah Konawe Selatan.
Efendy mengatakan, Fahri Hamzah menyampaikan dukungan peningkatan sarana dan prasarana kawasan perumahan subsidi agar lebih nyaman bagi masyarakat.
Selain itu, rombongan juga meninjau program BSPS swadaya yang dikelola balai perumahan. Pemerintah daerah, kata Efendy, mendapat apresiasi karena dinilai aktif mendukung pelaksanaan program perumahan dari pemerintah pusat.
“Mereka mengapresiasi peran pemerintah provinsi dan pemerintah kota dalam mendukung kegiatan perumahan yang dilaksanakan balai,” ujarnya.
Saat di Kendari, Fahri Hamzah bersama Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menyempatkan meninjau kawasan permukiman kumuh di wilayah Puday, tepatnya di sekitar sisi kiri Jembatan Bahteramas. Di kawasan tersebut masih terdapat sejumlah rumah warga yang kondisinya dinilai tidak layak huni.
Efendy menyebut, Pemerintah Kota Kendari telah menyiapkan master plan penataan kawasan tersebut. Usulan penanganan kawasan kumuh itu bahkan berpeluang mendapatkan dukungan anggaran senilai Rp30 miliar dari pemerintah pusat.
“Master plan dari Pemkot Kendari sudah selesai. Usulan penanganannya kemungkinan mendapat dukungan sekitar Rp30 miliar dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sultra terus mengupayakan tambahan kuota program perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurut Efendy, Andi Sumangerukka, Gubernur Sultra, sebelumnya telah bertemu dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait untuk mengajukan tambahan kuota program BSPS serta perumahan subsidi.
Saat ini, Sultra baru mendapatkan alokasi sekitar 5.525 unit rumah dari usulan sekitar 10 ribu unit yang diajukan pemerintah daerah.
“Kita berharap kuota ini bisa ditambah agar backlog perumahan di Sultra bisa lebih cepat teratasi,” kata Efendy.
Ia menambahkan, upaya penyediaan rumah bagi masyarakat diharapkan dapat mempermudah akses pembiayaan bagi calon debitur, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah.
“Masih ada sekitar 100 ribu warga di Sultra yang belum memiliki rumah. Ini yang terus kita dorong agar bisa segera teratasi,” pungkasnya. Adm
