LAJUR.CO, KENDARI – Sultra berpeluang menjadi penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah terbesar kedua di kawasan Indonesia Timur pada 2026. Dengan alokasi mencapai 8.722 unit (status Instruksi Verifikasi) dan berpotensi meningkat hingga 10.000 unit, Sultra hanya berada di bawah Sulawesi Selatan dalam daftar daerah penerima bantuan rumah layak huni terbesar di wilayah Indonesia Timur tahun 2026.
Mayoritas kuota BSPS di Sultra masih didominasi oleh usulan aspirasi anggota DPR RI. Sekitar 60 hingga 70 persen kuota berasal dari aspirasi, sementara sisanya berasal dari usulan pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga lainnya.
Program BSPS sendiri merupakan skema strategis pemerintah pusat mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di Indonesia. Program bedah rumah menjadi bagian dari upaya nasional dalam mendukung target pembangunan 3 juta rumah, yang mencakup penyediaan rumah baru sekaligus peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia.
Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sultra Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Balai P3KP) Sulawesi III, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen-PKP), Muh. Irsan Basalamah, mengatakan program BSPS di Sultra telah berjalan sejak 2016 dengan tren alokasi tahunan yang meningkat berkat dukungan penuh program aspirasi DPR RI. Salah satunya adalah Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae yang sudah tiga periode memperjuangkan kuota besar program bedag rumah untuk warga Sultra.
Menurut dia, dalam beberapa tahun terakhir, jumlah bantuan yang disalurkan ke Sultra berada pada kisaran 2.000 hingga 5.000 unit per tahun. Sejak pertama kali berjalan, total penerimaan program BSPS di Sultra telah menembus angka 32 ribu unit rumah.
“Pada umumnya BSPS di Sultra ini dimulai dari tahun 2016 ya, dengan tren alokasi per tahun itu rata-rata 2.000 sampai 5.000. Nah puncak tertinggi itu kita ada di 2018 dan 2019, ada sekitar 5.000-an. Dengan sampai 2024 itu ada 2.950,” ujar Irsan, Kamis (11/6/2026).
Hal sama disampaikan PPK Rumah Swadaya, PSU dan Kawasan Permukiman Lili Damayanto. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae, sejak 2016 menjadi salah satu pengusul awal program bedah rumah di Sultra. Tiga periode di Senayan, politisi asal Sultra itu menggolkan 30 ribu unit program BSPS melalui pendanaan APBN untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni masyarakat di daerah.
Dengan proyeksi yang berpotensi menembus 10 ribu unit, Sultra dipastikan menjadi salah satu penerima BSPS terbesar di kawasan Indonesia Timur pada 2026. Posisi ini sekaligus memperkuat peran Sultra dalam program nasional penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam mendukung target 3 juta rumah nasional.
Khusus tahun 2026, Lili menyebut, Ridwan Bae sebagai yang tertinggi memuluskan sekitar 3.847 unit (status inver) BSPS untuk Sultra. Sementara Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Safei turut memperjuangkan sekitar 1.999 unit.
Bertambahnya wakil Sultra di Senayan, yakni Ahmad Safei di Komisi V DPR RI, diakui semakin memperkuat konsolidasi aspirasi bedah rumah bersama Ridwan Bae di Senayan. Keduanya dinilai kompak menyuarakan kebutuhan program BSPS di Sultra, sehingga berdampak pada semakin meningkatnya jumlah masyarakat miskin yang tersentuh program rumah layak huni.
“Dari Pak Ridwan Bae itu sekitar 3.847 hingga saat ini. Kemudian dari Pak Safei ada sekitar 1.999 unit. Plus ada dari non-dapil seperti Pak Muri, Pak Hanafi, ini mereka juga memberikan usulan untuk Sultra,” ujarnya.
Lili menyebut jalur aspirasi DPR RI masih mendominasi usulan tertinggi program bedah rumah tahun 2026 disetujui oleh pusat. Secara persentase mencapai hampir 70 persen dari total kuota keseluruhan proyeksi program BSPS di Sultra.
“Tahun 2026 total bantuan bedah rumah dari pusat yang murni dari aspirasi hampir di 60 persen-nya. Jadi di angka 60 persen sampai 70 persen adalah dari aspirasi. Sisanya mungkin dari teman-teman Pemda usulannya,” jelasnya.
Ia menyampaikan apresiasi kepada para anggota DPR RI yang cukup getol menyuarakan peningkatan kualitas pemukiman masyarakat di Sultra melalui program BSPS.
“Usulan BSPS terbanyak digolkan lewat program aspirasi DPR RI dapil Sultra. Kami sebagai pelaksana teknis menyampaikan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada anggota dewan yang telah memperjuangkan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan, alokasi BSPS Sultra masih bersifat dinamis. Awalnya Sultra memperoleh indikasi alokasi sebanyak 8.973 unit. Jumlah tersebut diluncurkan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman saat kick off BSPS se-Sulawesi di Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari beberapa waktu lalu bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dua anggota Komisi V DPR RI Ridwan Bae dan Ahmad Safei serta Wali Kota Kendari Siska Karina Imran.
Namun hingga saat ini, jumlah yang telah masuk Instruksi Verifikasi (Inver) tercatat sebanyak 8.722 unit. Dalam perkembangannya, Kementerian PKP kemudian mengumumkan penambahan hingga total mencapai 10 ribu unit untuk Sultra pada 2026. Sebanyak 650 unit tambahan diantaranya diusul oleh Gubernur Sultra Andi Sumangerukka saat bertandang ke kantor KKP di Jakarta.
Berdasarkan data Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Sultra, Kabupaten Kolaka tercatat sebagai daerah dengan alokasi BSPS terbesar di Sultra tahun 2026. Di bawahnya terdapat Kabupaten Muna, Konawe Selatan, Muna Barat, dan Kota Kendari.
Menurut Lili, wilayah pesisir masih menjadi penerima kuota terbesar program BSPS di Sultra tahun 2026. Hal ini karena karakter geografis Sultra yang didominasi wilayah kepulauan dan pesisir di 13 kabupaten, sehingga kebutuhan rumah layak huni di kawasan tersebut juga lebih tinggi.
Ia menjelaskan, dari total wilayah administratif, sebagian besar kabupaten di Sultra memiliki garis pantai dan kawasan pesisir yang luas, sehingga menjadi fokus utama penyaluran bantuan rumah tidak layak huni.
“Besarnya alokasi itu dipengaruhi banyaknya usulan yang masuk dari daerah tersebut dan bagaimana komunikasi serta koordinasi yang dilakukan pemerintah daerah dengan kementerian. Jadi memang ada faktor keaktifan daerah juga,” ujarnya. Adm
