LAJUR.CO, KENDARI – Wakil Wali Kota Kendari Sudirman memimpin langsung penertiban lapak pengecer BBM subsidi yang mangkal di sekitar SPBU Anduonohu, Kota Kendari, Rabu (23/9/2026). Sejumlah lapak dibongkar, sementara stok BBM eceran yang disimpan dalam botol dan jeriken diangkut petugas.
Penertiban dilakukan bersama personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan kepolisian. Petugas menyisir lapak-lapak pengecer yang berada di bibir jalan sekitar SPBU Bundaran Tank Anduonohu.
Tak hanya mengangkut bensin eceran, petugas ikut membongkar lapak kayu yang selama ini digunakan pedagang untuk berjualan. Lapak dan barang-barang hasil penertiban kemudian diangkut menggunakan kendaraan petugas.
Penertiban tersebut sempat membuat arus lalu lintas di sekitar jalur dekat Bundaran Tank Anduonohu tersendat. Sejumlah pedagang hanya bisa menyaksikan saat petugas membongkar tempat usaha mereka serta mengamankan BBM eceran yang masih tersimpan.
Di lokasi penertiban, puluhan jeriken kosong bekas penampungan BBM subsidi terlihat teronggok di dalam parit menambah kesan kumuh. Saluran air tersebut dipenuhi sampah plastik dan puluhan jeriken besar bekas Pertalite. Selama ini, jeriken tersebutlah yang dipakai menyembunyikan BBM subsidi yang dibeli dari SPBU. Jerigen disimpan dalam parit selebar lebih dari satu meter agar tak terlihat.
“Anu, sudah kosong mi. Bekas tempatnya bensin,” kata salah satu pemilik lapak.
Sudirman mengatakan, penertiban pengecer BBM subsidi di sekitar SPBU Anduonohu merupakan langkah awal Pemerintah Kota Kendari untuk menertibkan aktivitas penjualan BBM eceran yang menyerobot jatah BBM subsidi masyarakat. Kondisi ini memicu kelangkaan BBM serta antrean panjang pertalite di setiap SPBU.
“Yang pertama langkah yang kita lakukan adalah semua titik yang ada SPBU-nya. Di Kota Kendari ini ada 15 SPBU dan semua kita pastikan akan tertibkan satu dua hari ini,” kata rekan duet Siska Karina Imran itu.
Setelah penertiban di SPBU Anduonuhu, Pemkot Kendari menyasar titik-titik lain tempat penjualan BBM eceran.
Menurut Sudirman, BBM subsidi seharusnya dapat dibeli masyarakat dengan harga sesuai ketentuan. Namun, di lapangan, BBM tersebut justru dijual kembali oleh pengecer dengan harga lebih tinggi.
“BBM eceran ini adalah barang subsidi yang harusnya masyarakat dapat merasakan, dapat membeli dengan harga yang normal Rp10.000, tapi hari ini kami melihat diecer dengan harga yang Rp13.000 dan itu secara aturan regulasi undang-undang itu tidak dibenarkan,” ujarnya.
Ia menegaskan penertiban berlaku bagi seluruh bentuk penjualan BBM subsidi secara eceran. Termasuk usaha yang menggunakan nama Pertamini.
“Pertamini itu tidak ada. Ditertibkan semua,” tegas Sudirman.
Selain persoalan penjualan BBM subsidi, Pemkot Kendari menyoroti penggunaan ruang publik sebagai lokasi berjualan. Sudirman menyebut area sekitar SPBU Bundaran Tank Anduonohu merupakan bagian dari bahu jalan yang semestinya digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan sebagai tempat komersil.
“Selain masalah BBM subsidi, tempat ini juga memang harus diclearkan karena memang ini tempat bukan untuk berjualan. Ini bagian dari median jalan yang dipergunakan masyarakat yang sudah bertahun-tahun,” katanya.
Kondisi kebersihan di lokasi juga menjadi alasan lain dilakukan pembongkaran. Apalagi, sampah plastik dan jeriken bekas BBM ditemukan memenuhi saluran air di sekitar lapak.
“Kami juga melihat tadi tempat berjualan ini begitu banyak sampah di sini, jadi memang harus kita tertibkan, harus dirapikan, apalagi berada di pusat kota, pusat perkantoran di sini,” ujar Sudirman.
Ia memastikan penertiban tidak berhenti di kawasan SPBU Bundaran Tank Anduonohu. Seluruh SPBU di Kota Kendari dan area di sekitarnya akan menjadi sasaran penertiban berikutnya.
“Bukan hanya di daerah SPBU Bundaran Tank, tapi seluruh SPBU di Kota Kendari dan area-area sekitarnya kita akan tertibkan,” tegasnya.
Sudirman memastikan lapak yang dibongkar dalam penertiban tersebut dibawa ke kantor sebagai bagian dari tindakan penertiban. Ia mengingatkan pedagang agar tidak kembali membuka lapak dan menjual BBM subsidi secara eceran.
“Yang jelas hari ini kami ingin menyampaikan bahwasanya berjualan BBM subsidi itu tidak boleh diperjualbelikan. Hari ini bentuk keseriusan kami, semua lapaknya kami bongkar dan kami bawa ke kantor,” katanya.
“Kalau masih ada yang mau berjualan, mohon maaf, kembali lagi akan kami bongkar,” sambungnya.
Selain pengecer, Pemkot Kendari turut menyoroti penyalahgunaan barcode pembelian BBM subsidi. Sudirman menyebut terdapat praktik jual beli barcode Pertamina yang kemudian digunakan untuk kendaraan pribadi.
“Barcode ini yang kita mau. Ini banyak terjadi barcode Pertamina dijual ke mobil-mobil pribadi. Karena dijadikan lahan bisnis yang baru,” ungkapnya.
Menurut dia, praktik penyalahgunaan barcode dan indikasi kongkalingkong dengan petugas SPBU, bikin stok pertalite kosong dan memicu antrean panjang setiap hari. Masyarakat akhirnya tak punya pilihan, membeli BBM dari pengecer meski dengan harganya jauh lebih mahal.
“Di SPBU terjadi antrean yang panjang, sehingga masyarakat yang benar-benar mencari nafkah, masyarakat yang benar-benar ingin bekerja, keluar untuk mencari nafkah, ingin cepat berjalan, mau tidak mau daripada menunggu lama antrean itu, pergi ke BBM eceran yang selisihnya lebih dari Rp3.000,” kata Sudirman.
Pemkot Kendari kini menargetkan penertiban dilakukan di seluruh titik SPBU di wilayah kota untuk mengurangi praktik jual beli BBM subsidi di luar SPBU. Ia memastikan ruang publik bersih dari lapak liar pengecer pertaliten sehingga pelanpelan mengurai persoalan antrean panjang kendaraan di SPBU. Adm
