LAJUR.CO, KENDARI – Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi buka suara setelah Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) mengungkap 13 kasus dugaan penyalahgunaan dan penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) serta LPG bersubsidi sepanjang Oktober hingga November 2026.
Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 14.780 liter Biosolar, 3.183 liter Pertalite, dan 433 tabung LPG 3 kilogram. Sebanyak 18 orang turut ditetapkan sebagai tersangka dari penanganan 13 laporan polisi.
Selain BBM dan LPG bersubsidi, petugas menyita sejumlah kendaraan serta peralatan yang diduga digunakan untuk menjalankan praktik ilegal tersebut.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, mengapresiasi langkah tegas Polda Sultra beserta jajarannya. Menurutnya, penegakan hukum menjadi bagian penting untuk menjaga distribusi energi bersubsidi agar tepat sasaran.
“Kami mengapresiasi langkah tegas Polda Sulawesi Tenggara beserta seluruh jajaran dalam mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. Sinergi ini sangat penting untuk menjaga distribusi energi bersubsidi agar tepat sasaran,” ujar Lilik lewat keterangan resmi, Kamis (12/11/2026).
Ia menegaskan, Pertamina akan terus mendukung pengawasan dan penegakan hukum melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum serta penguatan sistem pengendalian penyaluran energi bersubsidi di lapangan.
“Pertamina akan terus mendukung upaya pengawasan dan penegakan hukum melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum serta penguatan sistem pengendalian penyaluran di lapangan,” lanjutnya.
Sejumlah pengungkapan kasus dilakukan melalui operasi berbagai satuan kepolisian. Di antaranya dugaan penyelundupan LPG 3 kilogram dan Pertalite di Kabupaten Konawe.
Polda Sultra juga mengamankan 450 liter Biosolar B50 di Kota Kendari yang diduga akan dijual kembali ke lokasi pertambangan. Kasus lainnya berkaitan dengan pengangkutan 246 tabung LPG 3 kilogram yang rencananya dikirim ke Morowali, Sulawesi Tengah.
Penanganan perkara tersebut melibatkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud), Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam), serta jajaran kepolisian resor di wilayah Sultra.
Di sisi lain, Pertamina terus memperkuat pengawasan distribusi energi bersubsidi melalui program Subsidi Tepat dan pemanfaatan sistem digital untuk memantau transaksi BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Pemeriksaan berkala terhadap lembaga penyalur BBM dan LPG turut dilakukan. Pertamina juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mendeteksi indikasi penyimpangan penyaluran.
Apabila ditemukan lembaga penyalur resmi yang terbukti melanggar ketentuan, Pertamina dapat menjatuhkan sanksi administratif, menghentikan sementara penyaluran, hingga memutus hubungan usaha. Jenis sanksi disesuaikan dengan bentuk dan tingkat pelanggaran.
Distribusi BBM dan LPG bersubsidi telah diatur melalui sejumlah regulasi pemerintah. Penyaluran BBM mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 beserta perubahannya. Sementara distribusi LPG tabung 3 kilogram diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019.
Dugaan penyalahgunaan pengangkutan maupun niaga BBM dan LPG bersubsidi dapat diproses sesuai ketentuan perundang-undangan oleh aparat penegak hukum.
Pertamina mengimbau masyarakat membeli BBM dan LPG bersubsidi melalui lembaga penyalur resmi serta menggunakannya sesuai peruntukan. Warga juga diminta tidak melakukan penimbunan, pengangkutan, maupun penjualan kembali energi bersubsidi secara ilegal.
Masyarakat yang menemukan indikasi penyimpangan atau membutuhkan informasi mengenai produk dan layanan Pertamina dapat menghubungi Pertamina Contact Center (PCC) 135 yang beroperasi selama 24 jam.
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyatakan akan terus berkolaborasi dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menjaga ketersediaan serta ketepatan sasaran distribusi energi bersubsidi. Adm
