LAJUR.CO, KENDARI – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkumham Sultra) ikut berpartisipasi dalam pameran Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2022 yang diselenggarakan di pelataran MTQ Kendari yang digelar sejak 6 – 9 Februari 2022.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Sultra, Silvester Sili Laba, melalui Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin), Kortini JM Sihotang, menyampaikan jajaran Kemenkumham Sultra ikut menyukseskan Perayaan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2022 yang berpusat di Kota Kendari. Salah satunya adalah dengan ikut mengisi booth pameran yang menyediakan program konsultasi pelayanan publik.
“Kita ikut menyukseskan HPN, keterlibatan dalam pameran ini merupakan bentuk cinta kasih kita pada insan pers, karena pers itu kita tau bersama bahwa mereka adalah mitra kita, mereka bagian dari kita dalam mewartakan kegiatan ataupun memberikan kritik kepada kementerian kita,” ungkap Kortini, Selasa (8/2/2022).
Dalam pameran ini, ungkapnya, dibuka pelayanan konsultasi semua jenis layanan publik 11 unit eselon 1 Kemenkumham RI diantaranya Layanan Keimigrasian, Layanan Pemasyarakatan, Layanan Kekayaan Intelektual, Pendaftaran Perseroan, Yankomas, Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, JDIH, dll. Selain itu kreativitas WBP Lapas/Rutan yang ada di Sultra ikut dipamerkan.
Ucapan terimakasih Kadivmin sampaikan pula pada seluruh Insan Pers yang selalu memberikan pemberitaan yang berimbang bagi jajaran Kemenkumham Sultra.
“Terimakasih saya sampaikan pada seluruh Insan Pers yang selalu memberikan pemberitaan yang berimbang khususnya di jajaran Kemenkumham Sultra. Sukses selalu Insan Pers, selamat Hari Pers Nasional Tahun 2022,” tutupnya.
Hal sama diungkapkan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankum), Maktub. Ia menyebut pihaknya menyiapkan konsultasi semua jenis pelayanan hukum dan HAM sebagai bentuk mendukung penuh perayaan HPN.
“Kita dukung penuh perayaan HPN ini, konsultasi untuk semua jenis layana Kemenkumham ada kita siapkan. Mulai dari bantuan hukum bagi masyarakat miskin, perseroan perorangan, Keimigrasian, Pemasyarakatan dan sebagainya yang berkaitan dengan Kemenkumham,” ungkap Maktub. Adm
