SULTRABERITA.ID, KENDARI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sepakat menolak kedatang TKA (Tenaga Kerja Asing) di Sultra. Keputusan ini diketukpalu dalam rapat paripurna pembahasan kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) ditengah Pandemi Corona Virus Desease 2019 ( Covid-19), Rabu 29 April 2020.
BACA JUGA :
- ‘Riweh’ Distribusi Beras Banjir di Kendari, Karung Bulog 50 Kg Dibongkar Demi Jatah 2,1 Kg per Orang
- Harga Sayur di Kendari Bikin Menjerit Imbas Banjir Konda, Pedagang Terpaksa Jual Sayur Buangan
- Wali Kota Siska Terima 300 Paket Sembako dari Bank Sultra untuk Warga Terdampak Banjir
- ASN Wajib Jalankan 10 Program Direktif Prabowo Tanpa Kritik, Wagub Sultra: “Laksanakan! Itu Perintah”
- Kemenhub Sesuaikan Fuel Surcharge Angkutan Udara, Harga Tiket Pesawat Berpotensi Naik
Blokade sementara pekerja asing asal Tiongkok oleh Ketua DPRD Sultra, Abdurahman Saleh ( ARS) dan Wakil Ketua I DPRD Sultra, Herry Asiku terkait kasus pandemi Covid-19 yang sebarannya terus meningkat dan mengkhawatirkan di wilayah Sultra.
“Sejatinya bukan anti asing ataupun anti TKA Cina, menyampaikan DPRD Sultra sejatinya bukan anti asing ataupun anti TKA Cina,Terkait isu 500 TKA Cina yang akan menginjakkan kakinya di bumi anoa, bakal menimbulkan kepanikan ditengah masyarakat yang sedang berjuang melawan Covid-19 bersama pemerintah,” ujar Ketua DPRD Sultra, Abdurahman Saleh ( ARS), Rabu 29 April 2020.
Sementara itu, Herry Asiku menyatakan perintah pusat semestinya turut memberi dukungan dan memikirkan suasana batin masyarakat yang tengah dirundung rasa cemas menyusul makin banyak warga Sultra berjatuhan terpapar virus Corona.
Ia menyampaikan semua aturan investasi di Sultra tentu kita patuhi, namun melihat rencana pemerintah pusat ingin mendatangkan 500 TKA Cina.
“Di masa Corona ini tentunya kami di DPRD meminta untuk ditunda sampai wabah ini benar-benar tidak ada lagi,” tuturnya
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Sultra, Muhamad Endang SA ikut menyuarakan hal sama. Ia juga lantang menyatakan penolakan kehadiran ratusan pekerja Cina di Sultra.
“Tidak adilnya negara ini ketika masyarakat dilarang untuk bertemu kerabat bahkan sanak keluarga, namun pemerintah pusat malah justru mau mendatangkan TKA. Negara ini sebenarnya untuk siapa? asas keadilannya dimana. Intinya saya menolak kedatangan TKA Cina,” paparnya.
Senada, Wakil Ketua DPRD Sultra, Nursalam Lada berharap penyetopan TKA China berlaku hingga masa pandemi Covid-19 teratasi.
“Kita tunda dulu sampai masa pandemi Corona ini berakhir, menolak dan menunda itu prinsipnya sama,” pungkas politisi PDIP Sultra itu.
Lebih jauh, Hery Asiku meminta pemerintah pusat mempertimbangkan suasana kebatinan masyarakat Sultra yang kini dibatasi pergerakannya dalam rangka memutus mata rantai Covid-19. Adm
