SULTRABERITA.ID, KENDARI – Anggota Komisi VIII DPR RI asal fraksi PKS Bukhori Yusuf menyoroti pembatalan pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Padahal belum ada keputusan resmi dari pemerintah Arab Saudi.
Pemerintah Arab Saudi memang melakukan sejumlah langkah guna menekan penyebaran Covid-19. Termasuk belum membuka Masjidil Haram, Mekkah.
BACA JUGA :
- Debat Visi Misi Calon Rektor UHO, Prof. Ruslin Programkan Coffee Shop di Tiap Fakultas
- OJK Sultra Imbau Lembaga Perbankan dan Jasa Keuangan Beri Data Akurat & Berkualitas ke Petugas Sensus Ekonomi
- Assoc. Prof. Baru Sadarun Janjikan Dana Riset Rp100 Juta untuk Profesor, Doktor dan Senat jika Terpilih
- Momentum HANI-Harganas, Bank Sultra Salurkan Beasiswa CSR Rp200 Juta Biayai 80 Mahasiswa UMKOTA
- Momen 10 Balon Rektor UHO Duduk Ngobrol Bareng Plt Rektor Saat Gladi Adu Visi Misi di Aula Mokodompit
“Itu yang membuat kita bisa memahami Arab Saudi kenapa sampai sekarang belum mengumumkan dibukanya Masjidil Haram Makkah yang menjadi salah satu tempat episentrum perjalanan ibadahhaji,” kata dia, dalam diskusi daring, Jumat (5/6/2020).
Namun langkah yang diambil Arab Saudi tersebut bukan berarti pemerintah bisa langsung segera mengambil keputusan membatalkan pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Apalagi keputusan tersebut dibuat secara tergesa-gesa.
“Seakan-akan mencari menjadi pahlawan sendiri. Mencari satu momen sendiri supaya dianggap mendapatkan oh pemerintah ini berinisiatif begitu sangat cepat dan seterusnya,” ungkapnya.
Padahal keputusan terkait pelaksanaan ibadah haji tidak hanya berada di tangan pemerintah saja. Ada lembaga lain yang harus diajak duduk bersama untuk membicarakan hal tersebut.
“Padahal berinisiatif dalam konteks ini sebenarnya persoalan yang tidak melibatkan hanya satu pihak. Ini melibatkan misalnya, pemerintah, kementerian perhubungan, kementerian kesehatan, dan kementerian lain, pemerintah daerah seluruh Indonesia. Ini kan semua terlibat,” terang dia.
“Karena itu menurut saya, memahami latar belakang pemerintah kenapa tergesa-gesa saya juga agak aneh kenapa begitu berani mengambil secepatnya tanpa meminta persetujuan mitra utamanya lagi, yaitu DPR-RI Komisi VIII,” tandasnya. Adm
sumber: liputan6.com
judul: https://m.liputan6.com/news/read/4272040/pks-nilai-pemerintah-tergesa-gesa-dalam-membatalkan-ibadah-haji
