LAJUR.CO, JAKARTA – Ombudsman RI mewanti-wanti pemerintah terkait potensi krisis bawang putih seperti yang pernah terjadi pada 2017 silam. Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika pun menyarankan agar pemerintah memiliki cadangan nasional khusus untuk komoditas tersebut.
“Pemerintah harus punya cadangan bawang putih nasional,” kata Yeka kepada CNBC Indonesia, Rabu (23/4/2025).
Menurutnya, keberadaan stok nasional penting agar negara tidak mudah ditekan oleh kondisi pasar luar negeri. “Jangan lupa, kita sudah punya contoh kasus,” lanjutnya.
Yeka merujuk pada lonjakan harga bawang putih pada tahun 2017 silam, yang saat itu menyentuh Rp60.000 per kilogram (kg). Harga itu melonjak tiga kali lipat dari harga normalnya yang biasanya berkisar Rp20.000 per kg. Kenaikan tajam ini, kata dia, bukan disebabkan oleh kelangkaan dalam negeri, tetapi karena gangguan di negara asal impor.
“Rupa-rupanya ada pengkondisian di pasar impornya, di negara asalnya. Pokoknya semua pelaku usaha kita beli ke sana, harganya jadi mahal,” ungkap Yeka.
RI Wajib Punya Cadangan Bawang Putih Nasional
Untuk mencegah kejadian serupa, Yeka menilai pemerintah harus memiliki cadangan minimal yang cukup untuk kebutuhan satu hingga dua bulan. Jumlah tersebut diperkirakan mencapai 80.000 hingga 100.000 ton bawang putih.
“Jadi ketika bawang putih tidak ada atau lambat datang, maka pemerintah tinggal keluarkan barangnya. Ya, kurang lebih seperti itu,” jelasnya.
Adapun terkait dengan skema pengadaan cadangan ini, menurutnya, pemerintah bisa meminta BUMN Pangan seperti Perum Bulog atau ID Food menggunakan pendekatan Business to Business (B2B) langsung dengan pemasok bawang putih di negara asalnya, seperti China.
“Ya itu B2B saja. Mereka sudah tahu kok, bawang putih ini baru dikuotakan sejak 2017. Sebelumnya kan free market, dan nggak ada masalah,” terang dia.
Namun, ia menyoroti respons pemerintah saat itu kurang tepat. “Waktu itu karena harga mahal, langsung dikasih kuota. Padahal yang harusnya dikuatkan itu cadangan pangan nasional kita, khususnya bawang putih,” kata Yeka.
Menurutnya, salah satu fungsi negara adalah melindungi pasar, dan itu bisa dimulai dengan menyiapkan stok komoditas strategis.
“Kalau kita punya cadangan, sisanya pasar bawang putih dibebaskan saja. Jadi negara tetap hadir, tapi tidak mengganggu mekanisme pasar,” pungkasnya. Adm
Sumber : CNBCIndonesia.com
