LAJUR.CO, KENDARI – Kebijakan penghematan anggaran diterapkan Presiden RI Prabowo Subianto berdampak terhadap implementasi sejumlah program yang tengah dijalankan pemerintah daerah. Sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang kebijakan pemerintah menghemat belanja negara dan daerah pada tahun anggaran 2025.
Akibat kebijakan tersebut, beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengaku terpaksa mengurangi frekuensi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) Pasar Murah selama periode Ramadan tahun ini. Padahal, GPM menjadi salah satu program prioritas pemerintah menjaga stabilitas harga & pasokan pangan pada momentum hari besar keagamaan.
Di era Gubernur Sultra Andi Sumangerukka (ASR), layanan publik bidang ketahanan pangan menjadi satu dari tiga program prioritas dijalankan pada 100 hari kerja Gubernur & Wagub Sultra 2025-2030, selain bidang kesehatan dan pendidikan. ASR bahkan secara resmi mengumumkan tiga sektor pelayanan publik tersebut sebagai atensi utama 100 kerja atau Quick Win beberapa jam usai dilantik sebagai Gubernur Sultra definitif oleh Presiden Prabowo.
Pada Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Satgas Ketahanan Pangan Provinsi Sultra dibuka Sekda Sultra Asrun Lio, Rabu (26/2/2025), sejumlah pemerintah daerah mengutarakan intensitas pelaksanaan GPM di daerah yang kemungkinan berkurang karena anggaran dipangkas.
Curhat perwakilan pemerintah kabupaten yang hadir pada rakor tersebut mendapat sahutan langsung Bank Indonesia (BI) Sultra. Saat itu, BI Sultra bersama OPD terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan Sultra, Dinas Perdagangan Sultra, Dinas Tanaman Pangan Sultra dan Bulog Sultra hadir memaparkan strategi dan kesiapan pemerintah menjaga harga dan pasokan pangan jelang momentum Ramadan.
Kepala Fungsi Perumusan Kajian Ekonomi KPwBI Sultra, Rangga Widyatama mengatakan, BI Sultra membuka peluang kolaborasi dan sinergi mendukung penyelenggaraan GPM bagi pemda yang terganjal efisiensi anggaran.
Kolaborasi dimaksud berupa kebijakan dukungan peralatan teknis agar beban operasional bagi pemda yang melaksanakan GPM Pasar Murah di daerah dapat diminimalisir. Alhasil, dengan anggaran yang kecil, Pemda bisa tetap memaksimalkan program GPM.
“Pemda bisa menghubungi BI. Dari BI ada yang bisa bantu menghandle. Mohon agar disiapkan dokumen,” kata Rangga.
Bantuan fasilitas peralatan operasional pelaksanaan GPM oleh BI Sultra merupakan bentuk sinergi dan komitmen penuh mendukung upaya pemerintah menjaga stabilisasi harga dan pasokan pangan selama periode Ramadan.
Skenario menjaga inflasi lewat program GPM Pasar Murah masih menjadi opsi utama yang harus tetap dimaksimalkan oleh Pemerintah Daerah di Sultra. Meski kini inflasi masih relatif terkendali, Provinsi Sultra masih dibayangi inflasi terutama pada komoditas ikan dan beras. Terlebih mengacu data inflasi yoy yang relatif rendah.
Rangga mengatakan, Pemprov Sultra perlu mencermati prediksi tren inflasi komoditi perikanan selama periode Ramadan. Sebab, rerata nelayan mengurangi aktivitas melaut selama bulan puasa. Hal ini praktis mempengaruhi stok tangkapan laut di pasar yang tirut berimbas melambungnya harga ikan di tingkat konsumen.
Berbeda dengan inflasi beras yang bisa langsung diintervensi cepat pemerintah lewat program GPM Pasar Murah. BI menyebut, inflasi pada komoditi perikanan butuh treatment khusus yang terstruktur dan terencana karena berada di luar rentang kendali pemerintah.
“Karena tahun lalu rendah, tahun ini pasti tinggi. Kalau ikan tahun lalu rendah, kalau tahun ini tinggi, akan kelihatan sekali kenaikan grafik inflasi ikan. Beda kenaikan beras adalah kenaikan yang terkendali,” jelas Rangga.
Sementara itu, berdasarkan pemantauan perkembangan harga BI Sultra, ada enam komoditi pangan yang harganya mulai mengalami tren kenaikan jelang Ramadan. Enam komoditi tersebut yaitu beras, daging sapi, bawang putih, cabai, minyak goreng dan gula pasir. Adm
