LAJUR.CO, KENDARI – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulawesi Tenggara (Sultra) terus memaksimalkan kinerja dalam upaya adaptasi dan mitigasi atas dampak perubahan iklim.
Kekinian, Kepala DLH Sultra, Ansar menyampaikan target pembentukan 11 Program Kampung Iklim (Proklim) baru di jazirah Sultra pada tahun 2022 mendatang. Program ini sekaligus menjadi satu dari sekian program prioritas dinas yang dinahkodai Ansar.
Program kampung iklim, kata dia, tersebar pada sebelas kabupaten/kota di Provinsi Sultra. Masing-masing yakni di Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan.
Berikut Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat, dan Kota Kendari.
Pembentukan belasan Kampung Iklim ini di Sultra menandai kesigapan DLH Sultra atas amanat Presiden RI, Joko Widodo dan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan (LHK) RI, Siti Nurbaya yang menyatakan jika program kampung iklim merupakan program nyata penanggulangan perubahan iklim yang akan terus diupayakan.
Proklim juga ditekankan dapat direplikasi pada berbagai tempat di seluruh Indonesia sebagai upaya bersama masyarakat turut serta melakukan pengendalian perubahan iklim.
“Program Kampung Iklim adalah satu dari sekian program prioritas DLH pada tahun 2022. Ini adalah bentuk kesigapan DLH atas instruksi dari Menteri LHK dan Presiden RI yang fokus dalam upaya penanggulangan perubahan iklim yang diharapkan lebih nyata,” jelas Ansar.
Replikasi Proklim
Program Kampung Iklim baru yang rencananya akan dibentuk pada 11 kabupaten/kota di Sultra tahun 2022 mendatang merupakan replikasi dari Program Kampung Iklim yang telah lebih dulu ada di Kota Baubau. Kampung Iklim di Kota Baubau persisnya terletak di Kelurahan Gonda Baru Kecamatan Sorawolio.
Program Kampung Iklim di Kota Baubau bahkan berhasil mencapai nilai standar sebagai kampung iklim kategori utama.
Proklim di daerah berjuluk Kota Semerbak itu juga menjadi pionir program unggulan Kementerian LHK RI di Provinsi Sultra karena menjadi yang pertama lolos dalam verifikasi kampung iklim oleh pemerintah pusat.
Tahap Identifikasi
Dalam Road Map Program Kampung Iklim dijelaskan bahwa Program Kampung Iklim (ProKlim) merupakan program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca. Agenda ini juga dimaksudkan memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan, yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi di masing-masing wilayah.
Dalam rangka pembentukan 11 Program kampung iklim baru tersebut pada tahun 2022, tim DLH Sultra tengah melakukan indentifikasi lokasi tiap site yakni wilayah administratif paling rendah rukun warga, desa atau kelurahan yang masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan.
Contohnya, kata Ansar adalah sebagaimana telah dipraktikkan warga Kelurahan Gonda Baru Kecamatan Sorawolio Kota Baubau sebagai pionir Proklim di Provinsi Sultra.
Penerapan Program Kampung Iklim sebagai gerakan nasional dalam pengendalian perubahan iklim berbasis komunitas, didorong untuk dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan risiko yang dihadapi masyarakat di masa depan dengan terjadinya perubahan iklim.
Secara umum ada tiga aspek dalam proses identifikasi Program Kampung Iklim. Pertama adaptasi Proklim yakni pengendalian kekeringan, banjir, longsor, peningkatan ketahanan pangan serta pengendalian penyakit terkait iklim.
Aspek kedua adalah aksi mitigasi dalam Proklim yang mencakup pengolahan sampah, limbah padat dan cair, penggunaan energi terbarukan, penghematan energi, budidaya pertanian rendah emisi gas rumah kaca, mempertahankan sekaligus meningkatkan tutupan vegetasi dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Aspek ketiga adalah kelembagaan dan dukungan keberlanjutan Proklim yakni keberadaan lembaga masyarakat yang bertanggung jawab atas adaptasi perubahan iklim, partisipasi masyarakat dan komunitas, adanya dukungan kebijakan, dukungan sumber daya eksternal mulai dari pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi. Berikut pengembangan kegiatan Proklim serta beragam aksi dan inovasi implementasi adaptasi serta mitigasi perubahan iklim.
Setelah melihat tiga aspek tersebut, calon lokasi Proklim kemudian diregistrasikan ke kanal resmi KLHK.
“Tak kalah penting agar Proklim ini berjalan maksimal adalah dukungan penuh dari pemerintah sehingga program nasional ini bisa diadaptasi secara baik dan menyeluruh semua kalangan. Satu Proklim di suatu kabupaten diharapkan kemudian bisa diadaptasi dan menggerakkan kelurahan atau desa lain agar bisa meniru pola adaptasi dan mitigasi perubahan iklim,” jelas Ansar.
Tujuan Program Kampung Iklim
Program Kampung Iklim dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkannya sehingga seluruh pihak terdorong untuk melaksanakan aksi nyata yang dapat memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi perubahan iklim serta memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca.
Output lain diharapkan dari Program Kampung Iklim adalah menumbuhkan kemandirian dan menjembatani masyarakat dalam aksi adaptasi perubahan iklim, menumbuhkan kerjasama lintas sektor dan gerakan nasional giat adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Sementara tujuan secara khusus Program Kampung Iklim diantaranya mengidentifikasi kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta potensi pengembangannya di tingkat lokal,
memberikan pengakuan terhadap aksi lokal yang telah dilakukan masyarakat untuk mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta mendorong penyebarluasan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah berhasil dilaksanakan pada lokasi tertentu untuk dapat diterapkan di daerah lain sesuai dengan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat setempat.
“Secara khusus mungkin masyarakat belum mengetahui apa perubahan iklim. Tapi dampaknya sudah dirasakan. Mulai dari kondisi cuaca yang tidak menentu, banjir yang lebih sering terjadi, musim yang tidak menentu yang tentu sangat mengganggu aktivitas pertanian. Ini adalah pekerjaan berat DLH mengedukasi masyarakat agar sadar dan bergerak melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim,” urai Ansar.
Melalui informasi kanal Menklh.go.id, hingga saat ini dilaporkan telah terbentuk sebanyak lebih kurang 3.000 desa Proklim di seluruh Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian KLH sendiri menargetkan pembentukan Program Kampung Iklim (Proklim) sejumlah 20.000 desa pada tahun 2024. Adm