LAJUR.CO, KENDARI – Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyampaikan pandangan umum dewan menyusul rencana perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sultra dari perusahaan daerah menjadi Perseroan Terbatas.
Fakta menarik diutarakan Ketua Fraksi Partai Golkar Uking Djassa, terkait performa kredit Bank Sultra saat rapat paripurna yang dihadiri langsung Wakil Gubernur Sultra Ir Hugua serta Direktur Utama Bank Sultra Andri Permana Diputra Abubakar, Senin (19/5/2025).
Sebagai bank yang mengelola gaji seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sultra, Uking Djassa menyebut bank pelat merah itu tak gesit memanfaatkan peluang yang ada di depan mata.
Hal ini terlihat dari banyaknya nasabah ASN Pemprov Sultra yang lebih memilih beralih menggunakan produk kredit dari bank umum seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) ketimbang Bank Sultra.
“Gaji dari BPD, tapi ambil kredit di BRI. Kenapa?” ucap Uking Djassa.
Menurut politikus Golkar itu, Bank Sultra perlu melakukan koreksi terhadap strategi bisnis dan evaluasi produk perbankan agar ke depan tidak kalah eksis dibanding bank lain.
Peluang income Bank Sultra tergerus karena segmen bisnis kredit ASN tak bisa digarap secara optimal. Kecenderungan nasabah ASN Bank Sultra yang memilih berpaling ke fasilitas kredit bank lain mesti menjadi pelajaran bagi Bank Sultra untuk memperbaiki kualitas produk dan layanan perbankan agar lebih kompetitif. Terlebih, legislatif tengah menggodok perda transformasi Bank Sultra menjadi Perseroan Terbatas.
Ada banyak kritik dan masukan lain yang disampaikan Fraksi Golkar sebagai bahan catatan menyusul agenda konsolidasi pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) Bank Sultra dengan Bank Jawa Barat (BJB).
Mengenai pembukaan cabang Bank Sultra di Jakarta, Uking Djassa menegaskan bahwa budget besar yang digelontorkan untuk pendirian kantor bank milik Pemprov Sultra itu seyogyanya dapat memberi imbal balik yang setera, bahkan lebih. Keberadaan cabang tersebut diharapkan tidak justeru menambah beban operasional Bank Sultra di daerah.
Pemprov Sultra dapat mengambil kebijakan bersama Bank Sultra untuk menggaet pengusaha luar di Jakarta agar mendepositkan tabungan di bank daerah jika ingin berinvestasi di Sultra.
“Setidaknya pegawai biayai diri dari hasil di sana. Pengusaha sebelum turun di Sultra, tidak bisakah transit uang di Bank Sultra sehingga bisa tambah pundi-pundi penghasilan,” sambung mantan Wakil Ketua DPRD Muna Barat itu.
Mengenai rencana KUB antara Bank Sultra dengan Bank Jawa Barat, Fraksi Partai Golkar secara umum menyetujui kebijakan tersebut. Kondisi Bank Sultra yang belum mampu memenuhi modal inti Rp3 triliun sebagaimana disyaratkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharuskan Bank Sultra menggandeng mitra BPD lain yang memiliki kemampuan finansial besar.
Uking Djassa mengatakan, saat ini Bank Sultra hanya kekurangan Rp1,3 triliun agar bisa mandiri dan lepas dari status KUB dengan BPD lain. Ia optimistis di periode pertama pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka–Ir Hugua, kekurangan modal inti tersebut bisa dikejar lebih cepat.
“Modal Rp1,8 triliun menurut BPD bisa untuk putar ekonomi. Hanya karena aturan UU harus ada modal Rp3 triliun. Golkar berharap di periode pertama Gubernur dan Wagub, selesai tambahan modal Rp1,3 triliun sehingga bebas dari BJB,” pungkas Uking Djassa. Adm
