LAJUR.CO, KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR) merilis data capaian kerja selang 100 hari memimpin roda pemerintahan di Bumi Anoa. Lompatan kerja dilakukan ASR bersama rekan duetnya Ir Hugua terangkum dalam Quick Win ASR-Hugua dipaparkan langsung saat ekspose 100 Hari Kerja ASR Hugua yang dirangkaikan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, Selasa (10/6/2025).
Gubernur ASR dan Hugua resmi mengemban amanah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra Periode 2025-2030 usai menjalani pelantikan serentak pada 20 Februari lalu di Istana Negara oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
“Ekspose 100 Hari Kerja adalah bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas publik,” ucap ASR.
Di awal menjabat ASR secara gamblang mengurai empat sektor prioritas dan janji politik yang akan dieksekusi pada 100 pertama menjabat sebagai respons strategis atas transisi pemerintahan. Empat sektor prioritas pembangunan dimaksud yakni sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan agromaritim berbasis ketahanan pangan yang dijabarkan terperinci dalam Quick Win 100 Hari ASR-Hugua.
“Program ini diarahkan pada empat sektor prioritas: infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan agromaritim berbasis ketahanan pangan,” terang ASR di hadapan Perwakilan Bappenas RI, ketua dan anggota DPRD Sultra, kepala daerah se-Sultra serta kepala OPD yang menghadiri eskpose kinerja 100 Hari ASR-Hugua.
Adapun delapan program unggulan telah dieksekusi yang menjadi bagian janji politik ASR-Hugua, yaitu SAMUDRA, MANTU, JAMAAH, SATRIA KEPULAUAN, LARIS, PENGGARIS, SETARA, dan SPORTIKA.
“Sebagai respons strategis atas transisi pemerintahan, kami menetapkan Program 100 Hari Kerja dengan tujuan harmonisasi kebijakan di tengah pergantian kepemimpinan, sekaligus mendukung visi daerah, yaitu Terwujudnya Sultra Maju yang Aman, Sejahtera, dan Religius,” sambung ASR.
Pada misi pertama, yaitu mewujudkan masyarakat yang terjamin hak dan perlindungan sosialnya, berbagai program di sektor pendidikan dan kesehatan telah digulirkan. Beberapa di antaranya adalah pengembangan SMA unggulan, beasiswa pendidikan tinggi bagi siswa kurang mampu dari seluruh kabupaten/kota, dan Program PENGGARIS yang menyediakan seragam serta perlengkapan sekolah gratis.
Pemprov Sultra, lanjut ASR telah merealisasikan pemberian bonus bagi atlet PON, merevitalisasi asrama mahasiswa dan asrama dayung untuk pembinaan atlet muda. Di sektor kesehatan, Pemprov mencatat keberhasilan operasi aneurisma pertama di Sultra, perluasan program Sultra Health Service (SHS), pembangunan tiga rumah sakit daerah, serta peningkatan sarana sanitasi dan SPAM.
Misi kedua menitikberatkan pada penguatan ekonomi melalui konektivitas dan pengembangan potensi pertanian, kelautan, dan dunia usaha. Infrastruktur diperkuat lewat Program JAMAAH untuk pembangunan jalan penghubung antarwilayah, serta pembukaan Terminal Tipe B Lacararia, pembangunan dermaga, dan program mudik gratis. Untuk mendukung distribusi pangan, akses jalan provinsi terus diperluas dan diperbaiki.
“Di sektor agromaritim, Pemprov meluncurkan berbagai inisiatif, seperti Gerakan Pangan Murah, budidaya maggot untuk pengelolaan sampah organik, rehabilitasi lahan kritis, pembukaan pasar tani, bantuan benih durian dan pupuk organik di Konawe Selatan, serta peninjauan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kendari,” terangnya lagi.
Selain itu, Program MANTU juga diluncurkan untuk mendukung ekonomi perempuan, serta pelatihan juru sembelih halal sebagai upaya penguatan sertifikasi halal. Hasilnya, inflasi di Sultra pada April 2025 tercatat 1,71 persen, berada dalam rentang target nasional sebesar 3 persen.
Pada misi ketiga, Pemprov Sultra berfokus pada penguatan birokrasi yang akuntabel, inovatif, dan berintegritas, dengan tetap menjunjung nilai budaya, kearifan lokal, dan religius.
ASR menuturkan, program 100 Hari Kerja diwujudkan dengan langkah konkret seperti penandatanganan pakta integritas oleh seluruh kepala perangkat daerah, manajemen talenta ASN, pelatihan dan sertifikasi kelembagaan, serta seleksi kompetensi PPPK untuk tenaga teknis, guru, dan kesehatan.
Inovasi dan akuntabilitas diapresiasi melalui penghargaan perangkat daerah dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Di bidang keagamaan, kegiatan Safari Ramadan dan Salat Subuh Keliling dilaksanakan untuk memperkuat kehidupan spiritual masyarakat.
Dalam hal pengelolaan anggaran, Pemprov berhasil melakukan efisiensi sebesar Rp162,89 miliar berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Dana tersebut dialokasikan untuk sektor infrastruktur (Rp9,08 miliar), pendidikan (Rp27,36 miliar), kesehatan, program Quick Wins (Rp1,28 miliar), honorarium tenaga honorer (Rp5,95 miliar), dan dukungan operasional perangkat daerah (Rp26 miliar), dengan total anggaran prioritas mencapai Rp160,18 miliar.
Upaya peningkatan PAD juga menunjukkan hasil signifikan. Pada Triwulan I 2025, penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) meningkat hingga 2.330 persen atau sebesar Rp12,5 miliar. Sementara itu, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) tumbuh 31,52 persen mencapai Rp36,2 miliar. Penertiban terhadap PT Ifishdeco mencatat tagihan pajak sebesar Rp21,96 miliar. Tak hanya itu, sektor tambang turut berkontribusi melalui CSR senilai Rp3 miliar untuk kegiatan sosial dan infrastruktur dasar.
Musrenbang Langkah Strategis Percepat Akselerasi Pembangunan Daerah
Membuka rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sultra 2025–2029, Selasa (10/6/2025), Gubernur ASR menegaskan ajang Musrenbang menjadi langkah strategis mempercepat akselerasi pembangunan daerah.
“RPJMD bukan hanya dokumen administratif, tapi merupakan kompas pembangunan yang menyelaraskan visi, strategi, serta aspirasi masyarakat Sultra,” ujarnya.
Target besar dicanangkan ASR diantaranya peningkatan kualitas jalan provinsi hingga 95 persen dalam kondisi mantap pada 2030, beasiswa lima tahun bagi 1.000 siswa berprestasi, perluasan jaminan kesehatan dan layanan dasar, serta pencetakan 6.750 hektare sawah baru untuk mendukung swasembada pangan.
Di sisi lain, Pemprov berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sumber pendapatan yang sah, serta mendorong partisipasi swasta dan BUMD dalam pembangunan daerah lewat pemberdayaan masyarakat lokal dan penciptaan lapangan kerja.
Ia mengajak seluruh elemen daerah untuk berkolaborasi membangun Sultra yang aman, sejahtera, dan religius. “Kami sadar perubahan butuh proses, visi yang jelas, kebijakan yang konsisten, dan kolaborasi berbagai pihak,” ujarnya.
Ia meminta Musrenbang merangkum program prioritas disusun secara terukur dan berbasis perencanaan yang menyeluruh.
“Pentingnya sinergi antarperangkat daerah agar usulan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” pesan ASR.
Gubernur Andi dan Wakil Gubernur Hugua menegaskan komitmennya untuk mendorong pembangunan yang adil dan berkelanjutan. ASR menyebut kebijakan RPJMD 2025–2029 akan fokus pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.
Sementara itu, Kepala Bappeda Sultra J Robert mengurai, landasan Hukum dan tujuan strategis penyelenggaraan Musrenbang yakni UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD 2025–2029.
“Tujuan utama dari Musrenbang kali ini adalah untuk melakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi, serta menyepakati tujuan dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah, agar selaras dengan dinamika daerah dan arah pembangunan nasional,” jelas Robert.
Lebih jauh, Musrenbang diharapkan dapat menghimpun masukan dari seluruh pemangku kepentingan, memperkuat sinergi antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta menyempurnakan rancangan awal RPJMD.
Saat ini, lanjut J Robert, penyusunan RPJMD telah melalui berbagai tahapan, seperti forum konsultasi publik di Baubau, pembahasan dengan DPRD Provinsi, konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, hingga forum perangkat daerah.
Kata dia, masih terdapat dua tahapan penting sebelum dokumen RPJMD ditetapkan menjadi Perda, yaitu pembahasan Ranperda di DPRD dan evaluasi rancangan akhir RPJMD oleh Kemendagri.
“Untuk memastikan sinergi kebijakan lintas sektor dan tingkatan pemerintahan, kegiatan ini turut menghadirkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Juga dijadwalkan penyampaian arahan langsung dari Menteri Dalam Negeri serta Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029,” terangnya.
Kegiatan Musrenbang RPJMD dan expose 100 hari kerja ini menjadi satu kesatuan strategis yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjawab tantangan pembangunan. Melalui forum ini, Pemprov Sultra berharap dapat mewujudkan pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan demi kemajuan Sultra. Adm
