LAJUR.CO, KENDARI – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, melakukan peninjauan langsung ke kawasan permukiman pesisir di Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Sabtu (30/5/2026).
Kunjungan yang menjadi bagian dari pengawasan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) itu dilakukan untuk memastikan bantuan yang dibiayai melalui APBN tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
Menteri yang akrab disapa Ara tersebut meninjau kondisi rumah warga penerima bantuan sekaligus memeriksa lingkungan permukiman pesisir yang terletak persis di depan Jembatan Teluk Kendari. Ia mengecek fasilitas air bersih, sanitasi, toilet, hingga saluran drainase di kawasan yang selama ini dikenal sebagai salah satu titik permukiman kumuh di Kota Kendari.
Dalam kunjungan tersebut, Ara didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dua anggota Komisi V DPR RI dapil Sultra Ridwan Bae dan Sjafei Kahar, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti serta Wali Kota Kendari Siska Karina Imran.
Salah satu rumah yang dikunjungi adalah milik pasangan suami istri, Hatta dan Jumadiah. Kondisi rumah panggung tanpa struktur fondasi sudah reyot. Dinding ditambal seadanya dengan triplek dan kayu. Atap rumah sebagian tak lagi utuh dimakan karat dan usia. Begitu pun kondisi penyangga bangunan terlihat lapuk sehingga rumah terancam ambruk.
Di rumah berukuran kecil itu, Hatta tinggal bersama istri dan anak-anaknya dalam kondisi serba terbatas. Yang lebih memprihatinkan, keluarga tersebut belum memiliki fasilitas toilet atau WC sehingga terpaksa buang air besar di laut. Sementara kebutuhan mandi sehari-hari dilakukan di area dapur.
Fakta tersebut terungkap saat Menteri Ara berdialog langsung dengan keluarga Hatta.
“Di sini ada WC tidak? Kalau mau BAB bagaimana? Jadi ke laut? Kalau mandi di mana, di dapur?” tanya Ara kepada penghuni rumah.
Mendengar penjelasan tersebut, Ara menilai rumah Hatta sudah sangat layak mendapatkan bantuan perbaikan melalui program BSPS.
Ia meminta Pemerintah Kota Kendari segera mempercepat eksekusi rehabilitasi rumah agar keluarga tersebut dapat tinggal di hunian yang lebih layak dan sehat.
Merespons arahan tersebut, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menyatakan pemerintah daerah telah menyiapkan rumah susun sebagai tempat tinggal sementara selama proses perbaikan berlangsung. Pada kesempatan itu, Siska sekaligus menyerahkan kunci hunian sementara kepada keluarga penerima bantuan.
Sementara itu, Ridwan Bae menyatakan akan memberikan tambahan dana pribadi untuk membantu proses rehabilitasi rumah agar dapat dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, bantuan BSPS senilai Rp20 juta per keluarga umumnya hanya cukup untuk perbaikan terbatas. Sedangkan renovasi total rumah membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar berkisar Rp70 juta hingga Rp80 juta.
Kunjungan sejumlah pejabat pusat dan daerah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan program perumahan rakyat tidak hanya terealisasi secara administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hunian dan lingkungan masyarakat.
Program BSPS merupakan salah satu program strategis pemerintah yang bertujuan membantu masyarakat memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi rumah yang lebih sehat, aman, dan nyaman untuk ditempati.
Pada kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae juga meresmikan pelaksanaan Program BSPS 2026 secara serentak di wilayah Sulawesi dan Gorontalo.
Peresmian dilakukan secara virtual dari Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dengan melibatkan penerima bantuan dari wilayah Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Adm
