LAJUR.CO, KENDARI – Pembangunan pemuda adalah tugas bersama, maka seluruh pihak harus terlibat aktif dalam penyusunan rencana aksi daerah (RAD) pelayanan kepemudaan. Hal ini disampaikan Sekda Sultra Asrun Lio saat membuka Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Percepatan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Sultra, Senin (8/7/2024), di Kendari.
Melalui Peraturan Daerah Sultra Nomor 8 Tahun 2020 tentang pembangunan kepemudaan dan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022, tentang penyelenggaraan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, telah memberikan amanat dan arahan agar semua pihak termasuk perangkat daerah memperkuat sinergi dalam memberikan pelayanan kepemudaan tersebut.
Penyusunan rencana aksi daerah pelayanan kepemudaan yang memuat sasaran, strategi dan kegiatan prioritas. Hal itu sebagai pedoman Pemprov Sultra menyusun dan mengimplementasikan program kepemudaan, sehingga kualitas pemuda Sultra akan terus meningkat, sejalan dengan upaya meningkatkan mutu layanan kepemudaan di Sultra.
“Dalam rangka menampung gagasan dan masukan dari berbagai pihak, sebelum dirumuskan menjadi rencana aksi daerah pelayanan kepemudaan, dengan tujuan agar indeks pembangunan pemuda di Sultra dapat terus meningkat, terukur dan terarah,” ujar Asrun Lio.
Asrun melanjutkan, jika hal tersebut menjadi kewajiban semua pihak untuk melakukan kerjasama dan kolaborasi, memberikan pelayanan yang baik dan maksimal kepada pemuda, agar mereka memiliki mimpi besar yang diiringi dengan peningkatan kapasitas.
Seluruh tim penyusun dokumen RAD pelayanan kepemudaan di Sultra, diharap serius dan bersungguh – sungguh mengikuti rakor termasuk menyampaikan dan pertanyakan yang menjadi keraguan, sehingga menghasilkan dokumen bisa diimplementasikan bersama-sama.
“Tentunya kita tidak berharap dokumen RAD ini hanya sebagai pelengkap dokumen perencana, hendaknya benar-benar dapat kita pergunakan sebagai dasar dalam mendukung tujuan serta program-program kepemudaan,” harapnya.
Agenda Rakor penyusunan RAD ini turut terlibat berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat maupun daerah. Agenda penyusunan RAD juga dapat dikatakan sebagai langkah awal kolaborasi dan sinergi antar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) sebagai bentuk koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.
