LAJUR.CO, KENDARI – Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto menggelar apel Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov Sultra ditengah kondisi hujan deras, Senin (11/8/2023). Ini adalah apel perdana dipimpin Andap pasca mengemban tugas sebagai 01 Sultra.
Semula, upacara berlangsung kondusif. Namun begitu curah hujan makin deras, barisan ASN yang mengikuti upacara tampak buyar. Sebagian ASN memakai payung untuk melindungi diri dari hujan. Beberapa memilih bubar. Sementara ASN lain tetap mengikuti upacara kendati seragam ikut basah diguyur hujan.
Berbanding terbalik, meski disambut guyuran hujan tak menyusut semangat Andap berdiri di tengah lapangan upacara, memberi arahan kepada ASN yang hadir. Tanpa mengenakan payung, Sekjen Kemenkumham Sultra itu tetap fokus memimpin jalannya apel gabungan meski dalam kondisi basah.
Saat upacara, Andap menyampaikan tiga fokus aragan kepada peserta ASN. Pertama terkait kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup kerja Pemprov Sultra, baik yang berstatus PNS, maupun Non-PNS.
“Kita semua adalah satu gerbong pengabdian”. ASN di jajaran Pemprov berasal dari beragam suku yang berada di Sultra, bahkan dari luar Sultra. Andap ingatkan jangan sampai pembagian kerja dan tanggung jawab diwarnai semangat kesukuan,” ungkap Andap.
Menurut Andap, Sultra adalah bagian penting dari NKRI. Tugas dan tanggung jawab selaku ASN sama, memperjuangkan kehidupan masyarakat, apa pun sukunya. Itu amanat konstitusi sebagaimana Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang harus dipegang teguh seluruh ASN.
“Karena kita adalah ASN yang bekerja di Provinsi Sultra, maka tugas utama kita adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Sultra, apa pun sukunya, apa pun agamanya, apa pun latar belakang sosial ekonominya,” jelasnya.
PJ Gubernur Sultra itu menegaskan pemimpin Provinsi Sultra dalam rentang waktu yang singkat, Andap berkomitmen tidak akan memberikan perlakuan berbeda kpada jajaran birokrasi di Pemprov Sultra.
Kedua, terkait prioritas penilaian kepada segenap jajaran birokrasi di Pemprov Sultra dengan berbasis kinerja dan pencapaiannya.
Indeks Kinerja Utama Atau Key Performance Index (KPI) ASN di lingkup Pemprov Sultra yang akan ia bangun bukan sekadar hanya berbasis penyerapan anggaran saja. KPI akan dinilai berdasarkan target-target pencapaian program-program pembangunan. Artinya, bukan hanya berbasis apakah alokasi anggaran terserap atau tidak. Tetapi, apakah alokasi anggaran tersebut tepat sasaran atau tidak, apakah kinerja dan anggaran yang digunakan Pemprov Sultra berpengaruh pada kesejahteraan kurang lebih 2,7 juta masyarakat Sultra atau tidak.
Berikut adalah reformasi birokrasi di Pemprov Sultra adalah satu kesatuan utuh dengan berjalannya kebijakan pembangunan di segala bidang kehidupan di Sultra. Kinerja birokrasi bukan hanya formalitas pemenuhan standar administrasi.
“Administrasi birokrasi sesungguhnya merupakan instrumen agar pelayanan publik yang tertuang dalam APBD bukan hanya akuntabel, namun jelas indikatornya, yaitu kesejahteraan masyarakat. Pertanggungjawaban ASN bukan hanya terisinya lembar-lembar formil administrasi, basis utama ASN adalah moral kinerja yang merupakan alat untuk mencapai cita-cita konstitusi,” jelas Andap.
Ketiga, Andap menekan fokus terhadap program digitalisasi reformasi birokrasi Pemprov Sultra. Ilmu pengetahuan dan teknologi bukan untuk sekadar memenuhi tuntutan era digital. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang digagas Andap berfungsi membantu seluruh jajaran birokrasi untuk mendisiplinkan diri, membantu peningkatan kualitas kinerja hingga semua menjadi terukur, terencana, akuntabel dan transparan.
Monitoring dan evaluasi kinerja berbasis digital akan mempermudah birokrasi ini untuk mempercepat ketertinggalan dan menuntaskan kerja pelayanan publik.
Poin ketiga, Andap menyinggung soal kesiapan Sultra dalam menyikapi Pemilihan Umum (Pemilu).
“Dalam cara pandang konstitusional, Pemilu adalah jalan ke arah penyempurnaan demokrasi kita. Mengingatkan kepada kepada seluruh masyarakat, termasuk yang akan menggunakan hak pilih pada Pemilu 2024, dan juga Pilkada Serentak 2024 pentingnya toleransi dalam Pemilu. Jangan sampai pesta demokrasi nanti menjadi arena pertempuran politik, sehingga membahayakan keutuhan bangsa. Jangan sampai pesta demokrasi memusnahkan semangat toleransi. Tanpa toleransi demokrasi akan karam.Tanpa toleransi, pesta demokrasi hanya akan menjadi ancaman persatuan, kekuatan bangsa akan musnah, yang tertinggal hanya kebencian dan konflik sosial yang dapat mengarah pada perang saudara. Dibutuhkan kesadaran bersama untuk mengawal pesta demokrasi dapat berjalan secara aman, damai, dan kondusif,” pesan Andap. Adm
