LAJUR.CO, KENDARI – Penanganan perilaku seksual menyimpang di Kota Kendari mulai diarahkan pada pembatasan aktivitas di ruang publik hingga pemberian sanksi pidana. DPRD Kota Kendari menolak normalisasi aktivitas LGBT. Rancangan peraturan daerah (Raperda) yang tengah digodok pun disiapkan untuk mengatur perilaku penyimpangan seksual, termasuk konsekuensi hukum bagi pihak yang terbukti melanggar ketentuan.
Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Kendari, LM Rajab Jinik, menyebutkan ketentuan pidana dan teguran akan menjadi bagian dari materi Raperda Penanganan Perilaku Seksual Menyimpang.
Politisi Partai Golkar itu menyebut pembatasan kegiatan yang berkaitan dengan LGBT menjadi salah satu poin yang akan diperjuangkan dalam pembahasan regulasi.
“Yang jelasnya sanksi kami itu jelas. Nanti mereka-mereka yang memang itu kelihatan di publik pasti akan kita beri sanksi pidana atau teguran,” kata Rajab saat diwawancarai, Jumat (20/11/2026).
Ia turut mendorong pembatasan kegiatan yang melibatkan LGBT di ruang publik. Bahkan, legislator tersebut berpandangan acara umum yang berkaitan dengan aktivitas itu dapat dibubarkan.
“Pasti kita batasi, pasti kita larang. Karena itu tidak diperbolehkan. Janganlah menunjukkan identitas itu yang tidak sesuai dengan masyarakat,” tegasnya.
Rajab berpandangan, isu tersebut berkaitan erat dengan norma agama, etika, serta ideologi bangsa. Ia tidak sependapat dengan anggapan bahwa kebebasan menjalankan aktivitas seksual dapat sepenuhnya ditempatkan sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM).
Anggota DPRD dari Partai Golkar itu mengimbau masyarakat yang menjalankan perilaku tersebut agar menyadari norma yang berlaku di lingkungan sosial.
“Bagi mereka yang hari ini masih melakukan itu, kalau buat saya bertobatlah, karena dalam agama kita juga itu dilarang. Agama apa pun itu dilarang,” ujarnya.
Ketua KONI Kota Kendari tersebut turut menyoroti dampak kesehatan yang dinilainya perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah. Ia mengaitkan perilaku seksual berisiko dengan dinamika peningkatan kasus HIV di Kota Kendari.
Sorotan itu muncul di tengah penambahan 213 kasus baru HIV sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Kendari, sebanyak 171 kasus ditemukan pada laki-laki dan 42 kasus lainnya pada perempuan.
Kelompok usia produktif mendominasi temuan tersebut. Sebanyak 111 kasus tercatat pada rentang usia 25–49 tahun, disusul kelompok usia 20–24 tahun sebanyak 56 kasus dan usia 15–19 tahun sebanyak 28 kasus.
Dinamika penularan HIV di Kendari turut berkaitan dengan perilaku seksual berisiko. Studi lokal di RSUD Kota Kendari mengidentifikasi perilaku tersebut sebagai salah satu faktor dominan yang memengaruhi tingginya kasus HIV, terutama pada populasi kunci seperti lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), pekerja seks, dan waria.
Temuan tersebut memperlihatkan pentingnya perhatian terhadap perilaku seksual berisiko sebagai bagian dari upaya pencegahan penularan HIV. Meski demikian, orientasi seksual maupun identitas gender seseorang tidak dengan sendirinya menentukan status HIV. Risiko penularan berkaitan dengan praktik dan paparan tertentu.
Secara kumulatif, jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang tercatat di Kota Kendari telah melampaui 1.657 kasus hingga Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.236 orang tercatat menjalani pengobatan menggunakan obat antiretroviral (ARV).
Data ini menyulut DPRD Kota Kendari segera merampungkan penyusunan Raperda Penanganan Perilaku Seksual Menyimpang. Penyusunan Raperda tersebut melibatkan kalangan akademisi Universitas Muhammadiyah Kendari (UM Kendari).
DPRD Kota Kendari menargetkan pembahasan regulasi tersebut rampung paling lambat pertengahan 2027. Materi mengenai bentuk pengaturan, pembatasan kegiatan, serta ketentuan sanksi akan dimatangkan sebelum rancangan ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Rajab berharap aturan tersebut nantinya menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menangani persoalan yang dinilainya bertentangan dengan norma sosial dan nilai yang berlaku di masyarakat. Adm





