LAJUR.CO, MUNA – Penantian ribuan Aparatus Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Muna menerima pelunasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 2026 mulai menemui titik terang. Pemkab Muna dikabarkan telah mengalokasikan anggaran hingga Rp30 miliar khusus menalangi pembayaran TPP ASN.
Dana puluhan miliar itu difokuskan melunasi seluruh sisa pembayaran TPP ribuan ASN. Pencairan dilakukan sekaligus, tidak dicicil seperti sebelumnya.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Muna, Hasrun, mengatakan anggaran pembayaran TPP ASN telah disiapkan melalui APBD Perubahan (APBD-P) 2026. Pemkab Muna menargetkan sisa hak pegawai tersebut dapat dibayarkan dalam waktu dekat setelah anggaran perubahan ditetapkan DPRD.
“TPP ASN lingkup Pemda Muna tahun 2026 itu sudah dibayar sebagian. Ada yang tiga bulan dan empat bulan pada masing-masing OPD. Nah, sisanya itu akan kita bayarkan dalam waktu dekat ini,” kata Hasrun kepada jurnalis Lajur.co, Rabu (28/10/2026).
Menurut Hasrun, pencairan sisa TPP belum dapat diproses sebelum APBD-P 2026 diketukpalu. Setelah penetapan anggaran rampung, masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dapat melanjutkan proses pencairan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Begitu APBD-P 2026 ditetapkan, proses pencairan TPP ASN Pemda Muna sudah bisa diproses pada OPD masing-masing,” jelasnya.
Hasrun berharap DPRD Muna segera menetapkan APBD-P 2026 pada pekan ini agar pembayaran TPP tidak kembali tertunda. Jika pembahasan anggaran selesai sesuai target, proses pencairan ditargetkan mulai berjalan pekan depan.
“Kita berharap APBD-P 2026 segera ditetapkan di DPRD Muna. Kalau ditetapkan pekan ini, maka pekan depan semua proses pencairan TPP ASN bisa kita lakukan,” ujarnya.
Tak hanya menyelesaikan tunggakan TPP, Pemkab Muna turut menargetkan pembayaran sejumlah kewajiban keuangan daerah pada tahun ini. Di antaranya utang program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu, serta kewajiban kepada pihak ketiga.
“Kita juga akan bayar semua sisa utang Pemda Muna selama ini. Seperti utang PEN, gaji PPPK paruh waktu, utang ke pihak ketiga, akan kita bayarkan tahun ini,” tegas Hasrun.
Sebelumnya, Pemkab Muna disebut memperoleh dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp137 miliar pada 2026. Ketersediaan anggaran tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong pemerintah daerah memprioritaskan penyelesaian kewajiban keuangan, termasuk pembayaran TPP ASN. Tri
