LAJUR.CO, KENDARI – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni 2027 di DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) terancam dibayangi polemik legalitas kepemimpinan. Partai NasDem memperingatkan, pembahasan anggaran daerah tersebut berpotensi cacat hukum jika rapat paripurna masih tetap dipimpin La Ode Tariala yang telah diberhentikan dari keanggotaan partai.
Peringatan itu disampaikan Juru Bicara NasDem Sultra, Muttaqim Sidiq, Selasa (10/11/2026). Ia menilai, La Ode Tariala tidak lagi memiliki legitimasi kepartaian untuk menjalankan fungsi politik yang melekat pada posisinya sebagai representasi NasDem di DPRD Sultra.
NasDem diketahui telah mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) La Ode Tariala. Partai besutan Surya Paloh tersebut juga tengah memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Tariala di DPRD Sultra.
Sebelumnya, NasDem telah menerbitkan dua surat keputusan (SK) terkait pemberhentian Tariala. SK Nomor 316-Kpts/DPP-NasDem/X/2026 berisi pemecatan sekaligus pencabutan kartu tanda anggota (KTA). Berbarengan dengan SK Nomor 318-Kpts/DPP-NasDem/X/2026 mengatur pengusulan PAW.
Partau NasDem sendiri menyiapkan Sudirman sebagai pengganti Tariala di posisi leader DPRD Sultra. Sementara, kader NasDem yang berada meraup suara kedua terbanyak di daerah pemilihan (Dapil) Muna, Albert disiapkan sebagai pengganti melalui mekanisme PAW.
“Ketika diberhentikannya, dicabutnya KTA Tariala sebagai anggota NasDem, maka segala hak kepartaian yang melekat di Tariala itu harus terlepas,” tegas Muttaqim.
Ia mempertanyakan kapasitas politik Tariala jika masih memimpin agenda kelembagaan DPRD. Padahal status keanggotaan resminya di Partai NasDem telah dicabut.
Menurut Muttaqim, anggota DPRD merupakan representasi partai politik yang mengantarkannya ke lembaga legislatif melalui pemilihan umum. Karena itu, status keanggotaan partai menjadi persoalan yang tidak bisa diabaikan dalam polemik kepemimpinan DPRD Sultra.
Sorotan NasDem tidak berhenti pada persoalan keanggotaan partai. Muttaqim turut mengacu pada Pasal 40 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 yang menurutnya mengatur mekanisme pelaksanaan tugas ketua DPRD ketika terjadi pemberhentian dari jabatan tersebut.
Ketentuan itu menyebutkan, apabila ketua DPRD diberhentikan dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang di antaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai ditetapkannya ketua pengganti definitif.
“Artinya, kepemimpinan kolektif kolegial DPRD langsung beralih ke wakil ketua. Harusnya ada wakil ketua yang ditunjuk untuk menjalankan tugas ketua,” jelasnya.
Atas dasar itu, NasDem meminta pimpinan DPRD Sultra segera mengambil langkah kelembagaan. Muttaqim secara khusus meminta Herry Asiku bersama jajaran pimpinan lainnya, termasuk Purwanto Sawati dan Jecma, menggelar rapat pimpinan untuk menentukan pelaksana tugas ketua DPRD sesuai mekanisme yang berlaku.
Desakan tersebut mengemuka di tengah pembahasan APBD Murni 2027 yang menjadi salah satu agenda penting DPRD Sultra. NasDem khawatir, apabila Tariala tetap memimpin proses pembahasan, keputusan-keputusan yang dihasilkan justru membuka ruang sengketa hukum dan berimbas pada kepentingan pembangunan daerah.
“Kalau kemudian Tariala tetap memimpin pembahasan APBD, maka pembahasan APBD tersebut tidak sah. Ini akan berdampak pada daerah kita,” ujar Muttaqim.
Ia mengingatkan, persoalan legalitas pembahasan anggaran tidak boleh dianggap sebagai konflik internal partai semata. APBD merupakan instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.
Muttaqim bahkan meminta Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka (ASR), tidak membiarkan polemik tersebut berlarut-larut. Ia menilai pemerintah provinsi perlu mendorong penyelesaian persoalan melalui mekanisme kelembagaan agar pembahasan anggaran tidak tersandera konflik politik.
Menurutnya, apabila persoalan ini berujung pada ketidakabsahan APBD, dampaknya tidak hanya dirasakan DPRD, tetapi turut membayangi jalannya pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan gubernur.
“Jangan sampai APBD kita tersandera hanya karena seorang Tariala. Saya ingatkan, kalau APBD kita tidak sah, sasarannya bukan Tariala, tetapi ASR sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara,” tegasnya.
NasDem pun kembali mendesak pimpinan DPRD Sultra segera menetapkan salah satu wakil ketua untuk menjalankan tugas ketua hingga adanya penetapan ketua definitif.
Bagi NasDem, penyelesaian polemik tersebut menjadi penting agar agenda pembahasan APBD Murni 2027 tetap berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Adm
