LAJUR.CO, LUWU TIMUR – Aktivitas membuka kawasan hutan lindung untuk dijadikan perkebunan merica di Blok Tanamalia, Kabupaten Luwu Timur, berujung proses hukum. Seorang pria berinisial SW kini ditetapkan sebagai tersangka oleh Balai Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkumhut) Sulawesi.
SW diduga merambah kawasan hutan negara tanpa izin. Atas perbuatannya, ia terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp2 miliar.
Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat mengenai aktivitas pembukaan lahan di Blok Tanamalia, Desa Loeha, Luwu Timur. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Gakkumhut Sulawesi melakukan operasi pengamanan pada Senin (9/11/2026).
Dari hasil pemeriksaan di lokasi, petugas menemukan kawasan hutan yang telah dibuka dengan luas diperkirakan mencapai 0,68 hektare. Area itu telah ditanami sekitar 300 tiang merica dan dilengkapi sebuah pondok kerja.
“SW diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Setelah penyidikan dan gelar perkara, penyidik menetapkannya sebagai tersangka,” jelas Kepala Gakkum Sulawesi, Ali Bahri, Selasa (17/11/2026).
Dalam operasi tersebut, petugas turut menyita sejumlah barang bukti berupa satu sekop, sebilah parang, dan satu ikat tali rafia.
Penyidik kini tidak hanya mendalami peran SW dalam aktivitas perambahan hutan, tetapi juga menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain. Termasuk kemungkinan adanya pemodal yang membiayai pembukaan dan pengembangan perkebunan merica di kawasan terlarang tersebut.
Atas perbuatannya, SW disangkakan melanggar Pasal 78 ayat (3) juncto Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp2 miliar.
Penindakan ini menjadi peringatan bahwa kawasan hutan lindung bukan lahan bebas yang dapat dikuasai atau dialihfungsikan menjadi perkebunan tanpa persetujuan dan perizinan yang sah.
Terlebih, praktik pembukaan lahan dengan cara membakar berpotensi memperparah kerusakan lingkungan, menghilangkan tutupan hutan, serta mengancam keseimbangan ekosistem.
Ali Bahri sebelumnya mengingatkan pentingnya peran masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan untuk ikut menjaga kelestarian lingkungan. Warga diminta melaporkan apabila menemukan aktivitas pembalakan liar, perambahan, maupun pembakaran lahan yang mencurigakan.
Kasus SW bukan satu-satunya perkara perambahan hutan untuk perkebunan merica yang terungkap di Blok Tanamalia.
Sebelumnya, tiga pria berinisial AI (32), AW (38), dan AR (51) juga ditangkap karena diduga membuka kawasan hutan secara ilegal untuk dijadikan kebun merica.
Ketiganya telah diserahkan bersama barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Luwu Timur pada 26 Oktober 2026. Penyerahan dilakukan setelah Pengadilan Negeri Makassar menolak permohonan praperadilan yang mereka ajukan.
Dalam perkara tersebut, petugas menemukan sekitar 1,5 hektare kawasan hutan yang telah beralih menjadi perkebunan dengan kurang lebih 1.500 tanaman merica.
Berulangnya pengungkapan kasus di Blok Tanamalia memperlihatkan bahwa perambahan hutan untuk kepentingan perkebunan menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.
Penanganan perkara diharapkan tidak berhenti pada para penggarap di lapangan. Penelusuran terhadap dugaan keterlibatan pemodal, pemberi lahan, hingga pihak yang mengambil keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut juga menjadi bagian penting untuk membongkar praktik perambahan hutan secara menyeluruh. Adm





