LAJUR.CO, KENDARI – Gubernur Sultra Andi Sumangerukka (ASR) menyoroti kondisi ironis di wilayahnya. Diketahui sumber daya alam di Sultra termasuk salah satunya nikel sangat melimpah.
Namun kebutuhan anggaran di daerah ini masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Tingginya tingkat ketergantungan ini disebabkan oleh pengelolaan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama ini tidak maksimal.
Dalam forum Raker dan RDP bersama Mendagri dan Komisi II DPR RI, Rabu (30/4/2025), rekan Wagub Sultra Ir Hugua ini menyebut bahwa ketergantungan terhadap transfer pusat mencapai 65 persen.
Sementara itu, PAD hanya menyumbang 35 persen dari total anggaran yang dimiliki. Kata ASR, banyaknya perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Sultra belum mampu memberi dampak langsung terhadap penerimaan daerah.
“Padahal kita punya 69 IUP yang aktif, nilai raw material-nya mencapai Rp52 triliun. Tapi dana bagi hasil yang kami terima hanya Rp800 miliar lebih. Ironis,” tegas ASR.
Ia juga mengkritisi lemahnya penegakan kewajiban perusahaan tambang, seperti penggunaan bahan bakar legal, kendaraan tanpa plat nomor, hingga penolakan terhadap kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) yang seharusnya 2–4 persen dari keuntungan.
Kementerian Dalam Negeri menilai, kapasitas fiskal Provinsi Sultra saat ini masih tergolong dalam kategori Fiskal Lemah. Oleh karena itu, ASR akan membentuk Tim Terpadu untuk memaksimalkan pengelolaan PAD.
Langkah strategis ini rencananya akan dijalankan dengan menyasar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Alat Berat.
Gubernur ASR mendesak adanya forum bersama antara daerah penghasil dan pemerintah pusat untuk menyamakan data, serta menuntut keadilan fiskal bagi daerah yang kaya SDA namun tidak merasakan dampaknya secara langsung. Red
