BERITA TERKINIHEADLINE

Gaji Bakal Dipotong Tiga Persen Untuk Tapera, Begini Respon Konfederasi Serikat Pekerja di Sultra

×

Gaji Bakal Dipotong Tiga Persen Untuk Tapera, Begini Respon Konfederasi Serikat Pekerja di Sultra

Sebarkan artikel ini
Sekjen DPW FKSPN Sultra, Jhonal Prayogo bersama sejumlah buruh di Sultra.

LAJUR.CO, KENDARI – Belum lama ini, pemerintah mengumumkan rencana kebijakan pemotongan gaji karyawan sebesar 3% yang nantinya akan dialokasikan untuk tabungan perumahan rakyat (Tapera). Presiden Joko Widodo diketahui telah menandatangani regulasi soal Tapera tersebut pada 20 Mei lalu.

Merujuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 revisi atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, besaran iuran Tapera ditentukan untuk pekerja dari BUMN, Badan Usaha Milik Desa, hingga perusahaan swasta.

Kebijakan ini pun sontak menuai pro kontra di kalangan masyarakat. Bagaimana tidak, dalam kebijakan itu pemerintah mewajibkan pekerja berusia minimal 20 tahun menjadi peserta Tapera dan dipotong gajinya 2,5 persen.

Baca Juga :  Potensi Gelombang dan Curah Hujan Tinggi Bakal Landa Wilayah Sultra Sepekan ke Depan, BMKG Imbau Masyarakat Waspada

Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nusantara (FKSPN) wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra), Jhonal Prayogo menyatakan keberatan dengan peraturan yang dibuat pemerintah soal Tapera dimaksud. Menurutnya, gaji buruh yang rendah di tengah tuntutan pemenuhan kebutuhan ekonomi yang tinggi tidak akan mampu menanggung iuran Tapera.

“Rata-rata upah hanya Rp2 juta – Rp3 juta. Gaji buruh saat ini terbilang rendah dan rerata naik hanya 4-5 persen per tahun. Tentu keberatan jika gaji itu harus disisihkan untuk iuran. Di Sultra banyak pekerja menjerit karena kebutuhan ekonomi tidak tercukupi dengan gaji perbulan,” kata Jhonal, Kamis (30/5/2024).

Baca Juga :  Hore! Bunga KPR Bersubsidi Aman dari Kenaikan BI Rate

Selain dinilai tidak realistis, kebermanfaatan adanya Tapera juga masih banyak dipertanyakan. Lanjut Jhonal, pemerintah perlu menjelaskan secara detail soal program Tapera dan kaitannya dengan kesejahteraan rakyat peserta Tapera. Ia juga menyinggung soal Program Rumah Subsidi, yang dinilai masih menyulitkan para buruh ketika hendak mengakses rumah subsidi.

“Lebih baik perbaiki program Rumah Subsidi, karena menurut kami rumah subsidi dirasa sulit diakses para buruh sebab upah dipotong 6 persen, dan membuat banyak buruh ditolak mengakses rumah subsidi karena angsuran tak cukup,” tegasnya.

Jhonal menambahkan, pengenaan iuran Tapera berpotensi memberatkan para pekerja yang berpenghasilan pas-pasan. Dirinya tak menampik, niat baik pemerintah dalam kebijakan tersebut agar rakyat berpenghasilan rendah memiliki rumah namun harus disesuaikan dengan kondisi pekerja di lapangan.

Baca Juga :  Kisah Mahasiswa Asal Sultra Rayakan Lebaran di Belanda, Salat Ied di Lapangan Olahraga

“Sebenarnya kita tak menampik, niat baik pemerintah dalam kebijakan ini agar rakyat berpenghasilan rendah memiliki rumah namun apakah mekanismenya sudah sesuai fakta dengan upah pekerja yang diterima setiap bulannya,” pungkasnya.

Adapun jenis pekerja yang wajib menjadi peserta Tapera dijelaskan dalam Pasal 7 peraturan dimaksud yakni PNS atau ASN dan TNI-Polri, serta BUMN, termasuk karyawan swasta dan pekerja lain yang menerima gaji atau upah. Red


0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x