SULTRABERITA.ID, KENDARI – Gerakan Masyarakat Pemerhati Tambang (Gempita) Sulawesi Tenggara (Sultra) melaporkan dugaan penambangan ilegal di Blok Matarape Kabupaten Konawe Utara. Laporan tersebut disuarakan langsung lewat aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Sultra, Rabu 18 Desember 2019.
BACA JUGA :
- Debat Visi Misi Calon Rektor UHO, Prof. Ruslin Programkan Coffee Shop di Tiap Fakultas
- OJK Sultra Imbau Lembaga Perbankan dan Jasa Keuangan Beri Data Akurat & Berkualitas ke Petugas Sensus Ekonomi
- Assoc. Prof. Baru Sadarun Janjikan Dana Riset Rp100 Juta untuk Profesor, Doktor dan Senat jika Terpilih
- Momentum HANI-Harganas, Bank Sultra Salurkan Beasiswa CSR Rp200 Juta Biayai 80 Mahasiswa UMKOTA
- Momen 10 Balon Rektor UHO Duduk Ngobrol Bareng Plt Rektor Saat Gladi Adu Visi Misi di Aula Mokodompit
Blok Matarape merupakan penciutan lahan eks PT Vale Indonesia. Blok ini sementara ditangguhkan IUP eksplorasinya oleh Kementrian ESDM.
Koordinator Lapangan Gempita, David Konasongga dalam aksinya mengatakan status blok tambang nikel itu masih diputihkan oleh pemerintah. Namun anehnya, ada oknum yang aktif melakukan aktivitas penambangan di sana.
“Bahwa ada oknum yang kami duga yang melakukan penambangan ore nikel di wilayah terlarang. Ada indikasi perampasan wilayah di sana,” cetusnya di Kantor DPRD Sultra.
Gempita meminta DPRD Sultra beraksi tindak illegal mining tersebut. Mereka menuntut penghentian segala aktifitas tambang di sana.
“Kita meminta DPRD Provinsi Sultra agar ikut peninjauan lokasi yang diduga terjadi pelanggaran hukum dan memanggil oknum yang terlibat untuk dimintai keterangan,” tegas David.
Aksi unjuk rasa Gempita Sultra diterima Kabag Fasilitas Pengawasan dan Pengambangan DPRD Sultra, Andi Rajallangi.
Dihadapan massa, ia berjanji akan melakukan koordinasi dengan Komisi 3 DPRD Sultra dalam rangka hearing dugaan illegal mining di Blok Matarape.
“Kita akan fasilitasi sesuai tuntutan kawan-kawan. Waktunya kapan, akan ditentukan nanti,” kata Andi Rajallangi. Adm
