LAJUR.CO, KENDARI – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 – 2045 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sukses digelar di Kota Kendari, Kamis (18/4/2024).
Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto membuka langsung forum Musrenbang yang dihadiri Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Laode Ahmad P Balombo. Dalam sambutannya, Andap Budhi menegaskan pentingnya kegiatan Musrenbang sebagai fondasi untuk mencapai keadilan sosial. Hal ini sesuai amanat konstitusi dengan agenda penyusunan yaitu RKPD 2025 dan RPJPD 2025-2045.
Andap Budhi memaparkan 5 hak konstitusional rakyat guna tercapainya keadilan sosial yakni pertama soal Sandang, Pangan dan Papan, dan kedua adalah Pendidikan dan Kebudayaan. Ketiga meliputi Pekerjaan, Kesehatan dan Jaminan Sosial. Keempat, Kehidupan Sosial, Perlindungan Hukum dan HAM. Terakhir perihal terpenuhinya hak rakyat atas infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik.
“Agenda Musrenbang hari ini menyangkut Penyusunan RKPD 2025 dan RPJPD Tahun 2025-2045. Keduanya harus sejalan dengan visi misi NKRI dan bertujuan untuk terpenuhinya hak-hak konstitusional rakyat guna tercapainya keadilan sosial, ” tutur Andap.
Andap juga menyampaikan mulai berlakunya Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 tahun 2024 tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi. Perda ini bermuatan pengarusutamaan data yang menekankan pentingnya integrasi tata kelola pemerintahan dan pembangunan berpedoman pada data dasar yang presisi.
Data tersebut direproduksi melalui pendataan Desa/Kelurahan untuk menghasilkan himpunan data, dan diolah menjadi data dasar daerah. Data presisi ini menjadi penting bagi upaya tercapainya keadilan dan kesejahteraan sosial dimaksud Andap. Mantan Kapolda Sultra ini menyebut, data yang presisi memiliki peran dalam melahirkan kebijakan pembangunan.
“Data yang tidak akurat hanya akan melahirkan carut marut kebijakan pembangunan dan pelaksanaannya, serta data yang lemah akurasinya, otomatis akan memperlemah kinerja pemerintah, dan akibatnya target pembangunan pun sulit untuk tercapai,” tegasnya.
Musrenbang ini mengangkat tema “Mewujudkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan di Sulawesi Tenggara”. Tema pembangunan RKPD Tahun 2025 ini kemudian diturunkan ke dalam dua sub tema yakni peningkatan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, serta pembangunan Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah.
Dasar hukum penyelenggaraan Musrenbang merujuk pada Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kemudian Permendagri nomor 86 tahun 2017 yang mengatur tentang penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah serta peraturan-peraturan yang relevan.
Kata Kepala Bappeda Sultra J Robert, pelaksanaan Musrenbang bertujuan untuk menerima masukan / saran terhadap permasalahan maupun strategis pembangunan di Sultra dalam rangka penyempurnaan rancangan RKPD tahun 2025 dan rancangan RPJPD tahun 2025-2045.
“Selain menerima masukan atau saran, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah untuk tahun 2025 juga menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan Pembangunan Daerah yang lebih maju dan sejahtera,” ujarnya.
Adapun sejumlah isu strategis pembangunan di Sultra saat ini antara lain yaitu kemiskinan, stunting, inflasi, penerapan standar pelayanan mutu, kualitas infrastruktur, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta tata kelola pemerintahan.
