LAJUR.CO, KENDARI – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara menggelar kegiatan edukasi keuangan kepada masyarakat di Desa Terapung, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah (Buteng), Minggu (6/4/2025). Program edukasi melibatkan perwakilan Industri Jasa Keuangan (IJK) dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Mereka hadir memberikan materi terkait pengenalan produk dan layanan jasa keuangan kepada masyarakat.
Sementara itu, mewakili OJK Sultra, Kepala Bagian Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Pelindungan Konsumen, Edukasi, dan Layanan Manajemen Strategis (PEPK dan LMSt) OJK Provinsi Sultra Shintia Wijayanti, hadir membuka kegiatan edukasi keuangan.
Ia menyampaikan tujuan dari kegiatan ini, yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat agar cerdas dalam memilih produk jasa keuangan yang legal, berizin, dan diawasi oleh OJK.
“Kami ingin masyarakat memahami pentingnya memilih produk jasa keuangan yang legal. Saat ini banyak aktivitas keuangan ilegal seperti pinjaman online ilegal, judi online, dan investasi ilegal yang merugikan masyarakat. Karena itu, masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan keuangan,” ujarnya.
Puluhan warga dari berbagai latar belakang hadir sebagai peserta, di antaranya pelaku UMKM, kaum perempuan, perangkat desa, dan ASN. Mereka menerima materi tentang pengenalan OJK, produk dan layanan keuangan legal, pengelolaan keuangan, serta kewaspadaan terhadap aktivitas keuangan ilegal atau bodong.
Masyarakat terlihat antusias mengikuti kegiatan, baik dalam menyimak materi maupun dalam sesi tanya jawab. Salah satu peserta menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran OJK, karena selama ini masyarakat di Desa Terapung hanya mengenal beberapa IJK perbankan dalam transaksi keuangan, dan belum banyak mendapatkan informasi keuangan yang resmi.
Masyarakat juga memanfaatkan forum untuk menyampaikan informasi, pertanyaan, dan pengaduan terkait layanan IJK. Salah satu isu yang disampaikan adalah kebutuhan akan layanan Laku Pandai, mengingat sebagian besar kantor IJK hanya berada di ibu kota kabupaten, sehingga membatasi akses masyarakat terhadap layanan keuangan.
Di akhir kegiatan, Shintia Wijayanti menyampaikan harapan agar seluruh peserta dapat menyebarkan informasi yang diterima kepada lingkungan sekitar.
Ia menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mencegah kerugian akibat aktivitas keuangan ilegal dan mendukung peningkatan literasi serta edukasi keuangan yang sejalan dengan Program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN). Adm
