LAJUR.CO, KENDARI – Fenomena antrian kendaraan di beberapa SPBU di Kota Kendari dan sekitarnya meningkat akibat kenaikan konsumsi BBM, terutama Pertalite. Menanggapi hal tersebut, Pertamina memastikan bahwa ketersediaan BBM di wilayah Kendari masih dalam kondisi yang relatif aman.
Per 4 September 2024, stok BBM di Integrated Terminal BBM Kendari, yang menangani penerimaan, pendistribusian, dan penyaluran BBM, meliputi Pertalite sebanyak 4.100 kiloliter, Pertamax 388 kiloliter, Pertamax Turbo 17 kiloliter, dan Solar 3.400 kiloliter.
Pertamina berencana menambah pasokan BBM jenis Pertalite di Kota Kendari sebanyak 129% dari alokasi rata-rata normal, yakni 584 kiloliter per hari, selama bulan September. Ini merupakan komitmen Pertamina untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi.
Kuota BBM subsidi diusulkan oleh pemerintah daerah kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), yang kemudian dibahas di Kementerian ESDM dan disampaikan ke Kementerian Keuangan. Penetapan kuota akhir dilakukan oleh DPR RI Komisi 7 dan Banggar, dan hasilnya disampaikan kepada BPH Migas.
Sebelumnya diberitakan, terjadi kelangkaan BBM jenis Pertalite selang sepekan terakhir. Antrean kendaraan yang hendak mengisi Pertalite terjadi hampir di seluruh SPBU Kota Lulo.
Sejumlah SPBU bahkan sepi antrean lantaran stok pertalite lebih dulu habis.
Pertamina sendiri mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebihan, karena stok BBM di SPBU sudah mencukupi. Pertamina menyalurkan BBM sesuai dengan kuota yang diberikan oleh BPH Migas.
Pembelian solar subsidi dengan QR code saat ini sudah berlaku di Provinsi Gorontalo dan telah diterapkan di seluruh SPBU di wilayah tersebut. Untuk Provinsi Sulawesi Tenggara, penggunaan QR code untuk pembelian Pertalite masih dalam tahap sosialisasi dan pendaftaran. Penerapan QR code diharapkan dapat memudahkan pengguna yang berhak mendapatkan Pertalite bersubsidi.
BBM bersubsidi merupakan hak masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan energi dengan harga terjangkau. Penyelewengan terhadap BBM bersubsidi adalah tindakan kriminal yang dapat dikenakan sanksi hukum. Masyarakat yang mencurigai adanya praktik kecurangan dapat melaporkan kepada aparat berwenang atau menghubungi Pertamina Call Center di nomor 135. Adm
