LAJUR.CO, KENDARI – Tim Nasional Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengarahkan agar pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara (Sultra) menggandeng kemitraan dengan BUMN diantaranya adalah Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk mengatasi permasalahan sampah.
Kemitraan dimaksud adalah kerjasama pengelolaan sampah untuk diubah menjadi produk briket atau pelet sebagai co-firing atau subtitusi batubara di PLTU ataupun jenis industri.
Hal tersebut diutarakan Koordinator Harian Stranas PK KPK Aminudin saat Rapat Aksi Penguatan Pengawasan Badan Usaha Pemerintah dibuka oleh Sekda Sultra Asrun Lio di Kantor Gubernur Sultra, Rabu (10/7/2024).
Pengolahan sampah, kata dia, telah menjadi isu nasional yang menjadi tanggungjawab seluruh pemangku kepentingan agar diatasi dengan cepat dan tepat lewat tata kelola berkelanjutan serta ramah lingkungan. Hal tersebut masuk dalam aksi Stranas PK KPK yaitu mendorong terlaksananya kolaborasi antara BUMN-BUMD di sektor pertambangan dan pengolahan sampah.
Di Provinsi Sultra, Aminuddin menyebut, daerah dengan angka timbulan sampah tinggi seperti Kota Kendari dan Konawe diarahkan berkolaborasi dengan PLN untuk mengubah sampah menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) sejenis briket atau pelet. Briket ini kemudian digunakan mensubtitusi penggunaan batubara pada tungku pembakaran PLN.
“Ada potensi Kendari dan Konawe bisa jadi co-firring biomassa pada PLTU untuk energi pemutaran turbin PLN. Langkah ini bisa mengurangi pemakaian batubara di PLN,” ujar Aminuddin.
Di Kota Kendari, data timbulan sampah terbilang tinggi mencapai 271 ton perhari. Disusul Kabupaten Konawe sebanyak 108 ton perhari.
Penggunaan briket dari sampah tidak hanya efektif mengatasi masalah persampahan, namun berpeluang menjadi sumber ekonomi baru bagi daerah. Sebab, PLN dapat bertindak sebagai offtaker atau pembeli dari produk briket daur ulang dihasilkan oleh pemda setempat.
Program kemitraan BUMN dan pemda untuk program pengolahan sampah telah diadopsi sejumlah daerah. Diantaranya PT Solusi Bangun Indonesia (SBI) Tbk dengan Pemkab Sleman. Model kolaborasi BUMN dan pemda dalam pengolahan sampah adalah PLTU Jeranjang dengan UPTD TPA Sampah Regional di Lombok Nusa Tenggara Barat
Direktur Biomassa PT PLN Energi Primer Antonius Aris Sudjatmiko yang juga hadir dalam rapat aksi digelar Stranas PK KPK mengatakan, pengolahan sampah sebagian co-firring sudah lama dipraktekkan oleh PLN.
“Pengolahan sampahnya melalui BBJP Plant (Bahan Bakar Jumputan Padat) berbasis waste management sirkulasi economy. Bahan bakar ada yang tipe palet dan briket. Ini jadi sumber energi baru,” ucapnya.
Ia mengatakan PLN siap berkolaborasi dengan pemda untuk mengelola produk sampah daur ulang.
Sejalan dengan itu, Sekda Sultra Asrun Lio menyambut positif program Stranas PK KPK RI yang menginisiasi program kolaborasi antara BUMN dan pemda se-Sultra.
“Inisiasi ini diharapkan bisa membangun Sultra menjadi lebih baik lagi,” ucap Asrun Lio.
Sebagai informasi, hari pertama Rapat Aksi Penguatan Pengawasan Badan Usaha Pemerintah Stranas PK KPK dihadiri PT PLN EPI, Pj Bupati Konawe Harmin Ramba, Dinas Lingkungan Hidup Sultra, Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe serta OPD terkait.
Hari kedua Rapat Aksi Penguatan Pengawasan Badan Usaha Pemerintah Stranas PK KPK dengan tema implementasi kerjasama BUMD pada sektor pertambangan dijadwalkan dihadiri PT Antam dan perwakilan Pemkab Kolaka serta Pemkab Konawe Utara. Adm
