LAJUR.CO, KENDARI – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) secara resmi meluncurkan Dashboard Kalosara, sebagai langkah strategis memperkuat sistem statistik sektoral dan mendukung implementasi program nasional Satu Data Indonesia.
Kegiatan launching digelar di Aula Kantor Bupati Kolut & dipimpin langsung Wakil Bupati Kolut H. Jumarding, Senin (25/8/2025). Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kolut dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kolut.
Peluncuran Dashboard Kalosara menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan tata kelola data yang terpadu, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan selaras dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
“Data yang terintegrasi akan memperkuat perencanaan pembangunan sekaligus mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan,” ujar Wakil Bupati Jumarding dalam sambutannya.
Dashboard Kalosara diharapkan dapat mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kolut. Nilai IPS merupakan indikator yang digunakan BPS dalam menilai kinerja tata kelola data statistik sektoral di daerah. Di sisi lain, Kementerian PAN-RB juga menggunakan IPS sebagai salah satu komponen dalam evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat daerah.
Berdasarkan data BPS, pada tahun 2023 nilai IPS Kabupaten Kolut berada pada skala kategori “Cukup” dengan skor 1,84 dari skala maksimum 5. Dengan peluncuran dashboard Kalosara, Pemkab Kolut menargetkan peningkatan nilai IPS ke kategori “Baik” (minimal 2,51) dalam dua tahun ke depan.
Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan dari seluruh perangkat daerah, unsur Forkopimda, BPS serta mitra data strategis lainnya. Di sela kegiatan BPS menunjukkan fitur-fitur utama Dashboard Kalosara seperti penyajian data sektoral lintas OPD, pemetaan indikator pembangunan serta sistem pelaporan data berkala.
Dengan hadirnya Dashboard Kalosara, Pemkab Kolut berharap mampu mendorong kebijakan berbasis data (data-driven policy) yang tidak hanya mendukung efisiensi program pembangunan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas publik dalam jangka panjang. Rls
