LAJUR.CO, KENDARI – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Basiran, memastikan anggaran untuk honorarium Satgas Covid-19 Sultra yang melekat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sultra masih ready.
Hanya saja hingga kini belum ada proses pencairan diajukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sultra untuk menyelesaikan polemik tunggakan pembayaran honorarium Satgas Covid-19 Sultra.
“Ada anggarannya. Yang setahu saya BPBD belum ajukan untuk itu (honor Satgas). Nilainya nanti tanya langsung ke Kepala BPBD ya” singkat Basiran, Senin (11/10/2021).
Menyinggung keterlambatan pembayaran honor petugas Satgas Covid-19, Basiran mengatakan Kepala BPBD Sultra, Muhammad Yusuf mengakui tengah menunggu proses review dari BPKB menghindari potensi pelanggaran hukum.
Memang sudah ada regulasi yakni SK Gubernur yang menjadi acuan pengucuran dana ‘kedaruratan’ tersebut. Namun, lanjut Basiran, mekanisme pembayaran Satgas dengan sistem honor harian sebagaimana yang terjadi di Sultra membuat BPBD mesti berhati-hati menghindari celah hukum.
“Persoalannya Kepala BPBD perlu kehati-hatian jangan sampai seperti Jember. Yang dapat honor ini kan Satgas di Provinsi yang tidak menangani langsung pasien. Pembayarannya sistem harian bukan bulanan makanya mereka butuh review BPKP,” kata Basiran
Kepala BPBD Sultra, Muhammad Yusuf, dihubungi via telepon selularnya tidak memberi respon saat hendak dikonfirmasi mengenai penyelesai ribut honor Satgas Covid-19 Sultra.
Sebagai informasi, honorarium petugas Satgas Covid-19 Pemprov Sulawesi Tenggara (Sultra) selama beberapa bulan hingga Senin (11/10/2021), belum juga dibayarkan oleh BPBD Sultra.
Akibatnya layanan di Kantor Satgas Covid-19 Sultra mandek. Petugas melakukan aksi segel kantor menuntut hak mereka yang belum juga diselesaikan. SM
