LAJUR.CO, KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka (ASR) menemui Menteri Pekerjaan Umum RI Dody Hanggodo di ruang kerja Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) di Jakarta, Rabu (11/6/2025).
Pertemuan membahas khusus rencana pembangunan Jembatan Muna-Buton. Tatap muka Gubernur ASR dan Menteri Dody merupakan bukti keseriusan Pemprov Sultra dibawah pemerintahan duet ASR-Hugua, mewujudkan pembangunan Jembatan Muna Buton.
Saat dialog, Menteri PU RI memberi sinyal realisasi jembatan Muna Buton yang diperkirakan menelan budget triliunan. Ia menyetujui rencana pembangunan jembatan yang akan menghubungkan dua pulau utama di Provinsi Sultra yakni Pulau Muna dan Pulau Buton.
Mendapat respons positif dari pusat, ASR segera memerintahkan jajarannya berkoordinasi dengan instansi terkait guna menindaklanjuti rencana pembangunan mega infrastruktur tersebut.
Sebagaimana dirilis Lajur.co, ASR menegaskan komitmennya untuk menuntaskan pembangunan Jembatan Muna-Buton. Ia menjamin, di era kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Hugua, infrastruktur jembatan penghubung Pulau Muna dan Pulau Buton itu sudah bisa dinikmati masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan ASR dalam wawancara bersama media, Selasa (15/4/2025). Sebagai bentuk keseriusan, proyek Jembatan Muna-Buton bahkan telah masuk dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Pemerintah Provinsi Sultra tahun 2025–2029.
Dalam wawancara terpisah, Kamis (17/4/2025), Kepala Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Provinsi Sultra, Hengki Hermawan menyebutkan berdasarkan kalkulasi saat ini, realisasi pembangunan Jembatan Muna-Buton diperkirakan akan menelan anggaran sebesar Rp6,1 triliun.
“Nominal ini dihitung berdasarkan kurs hari ini. Bisa saja naik atau bertambah,” ujarnya.
Tahap perencanaan awal jembatan penghubung Muna – Buton sudah dimulai sejak tahun 2010, dimulai dengan penyusunan Feasibility Study (FS), Detail Engineering Design (DED) pada tahun 2012, serta penerbitan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) pada 2014. Dilanjutkan dengan pembaruan FS pada 2018, penyusunan dokumen LARAP dan review DED pada 2020, hingga rencana uji Wind Tunnel yang selesai pada 2024.
“Direncanakan tahun 2025 ini dilaksanakan Independence Proof Check (IPC) terhadap desain dan hasil Wind Tunnel,” tambahnya.
Menurut Hengki, proses perencanaan ini tergolong kompleks dan diperkirakan baru akan rampung dalam dua tahun ke depan.
“Desain konstruksi jembatan ini tergolong berisiko tinggi. Panjang bentang utama mencapai 765 meter, dua kali lipat dari Jembatan Suramadu. Total panjang keseluruhan jembatan adalah 2.969 meter, termasuk oprit,” rincinya. Adm
