LAJUR.CO, KENDARI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka Utara menggelar Rapat Paripurna, Senin (28/4/2025), di Ruang Paripurna DPRD. Rapat membahas dua agenda penting, yakni Penetapan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kolut Tahun Anggaran 2024 serta Penetapan Empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baru.
Empat Raperda yang dibahas dalam rapat tersebut meliputi Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Literasi, Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan, Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, serta Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
Fathullah Hasyim dari Fraksi Demokrat mengungkapkan, pihaknya meminta pemerintah daerah untuk lebih memfokuskan perhatian pada pemerataan pembangunan infrastruktur, terutama di desa-desa. Ia menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur penunjang ekonomi seperti jalan usaha tani, jembatan, dan irigasi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ia menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan sektor pertambangan dan kesiapan menghadapi potensi bencana.
Sementara itu, Nasir Banna dari Fraksi PDIP menyampaikan bahwa temuan-temuan dari Inspektorat yang belum diselesaikan harus segera ditindaklanjuti demi menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Ia juga menekankan perlunya peningkatan pengawasan terhadap dana desa serta pengelolaan pasar desa agar lebih efisien dan tepat sasaran.
Adi Putra dari Fraksi Gerindra mempertanyakan alasan rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati belum difungsikan secara maksimal hingga saat ini. Ia juga meminta perhatian khusus terhadap fasilitas wisata Pantai Berova yang belum dikelola dengan baik. Selain itu, ia menyoroti pentingnya penataan ulang aset kendaraan daerah agar dapat digunakan secara lebih efisien dan bermanfaat bagi masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Busra Daming dari Fraksi NasDem menekankan pentingnya pemutakhiran data hasil tambang sebagai langkah strategis untuk memperkuat klaim bagi hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ia juga menyuarakan harapan agar pemerintah memberikan perhatian lebih pada penataan Masjid Agung Bahrurrasyad Wal Ittihad, yang dinilai sebagai salah satu ikon kebanggaan daerah.
Samsir dari Fraksi PKB menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah strategis terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masa berlakunya akan segera habis. Ia juga menegaskan pentingnya perjuangan serius dari pemerintah dalam pembangunan jaringan listrik, pelabuhan, serta pengembangan sektor pariwisata, khususnya di wilayah Pulau Lusuwo.
Abu Muslim dari Fraksi Karya Bintang Pembangunan menutup sesi pandangan fraksi dengan mendorong pemerintah agar lebih fokus pada pengembangan sarana dan prasarana dasar, khususnya di sektor pertanian dan perikanan. Ia juga mengingatkan pentingnya penambahan tenaga kesehatan di beberapa puskesmas di Kolaka Utara yang hingga kini masih mengalami kekurangan staf. Adm
