LAJUR.CO, KENDARI – Penjabat (Pj) Bupati Kolaka Utara (Kolut) Yusmin bersama kepala daerah se-Indonesia termasuk Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto menghadiri tapat koordinasi nasional digelar Bawaslu RI dalam rangka Kesiapan Kepala Daerah, Menjaga Netralitas ASN pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Econvention Ancol, Jakarta, Selasa (17/9/2024).
Agenda ini merupakan rakor pemerintah pusat pertama dihadiri Yusmin pasca resmi dilantik sebagai Pj Bupati Kolut oleh Pj Gubernur Sultra Andap Budhir Revianto pada 12 September lalu.
Rapat dibuka Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja diikuti peserta seluruh kepala daerah se-Indonesia yang bersiap menggelar Pilkada Serentak 2024.
Dalam pengantarnya, Rahmat menekankan pentingnya pengawasan terhadap netralitas ASN dalam Pilkada serentak mendatang. Bagja menegaskan kepala daerah memiliki peran penting untuk memastikan ASN tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis. Selain itu, ia juga mengungkapkan data bahwa pelanggaran netralitas ASN cenderung akan meningkat.
“Sebut saja, pada Pilkada 2020 di 170 wilayah, terjadi 1.010 pelanggaran. Potensi pelanggaran akan semakin tinggi pada Pilkada 2024,” ungkapnya.
Menyangkut netralitas ASN, Yusmin memastikan akan menindaklanjuti tugas tersebut. Kata Kadis Pendidikan Sultra tersebut, Pj Gubernur Sultra Andap Budhi juga telah menyampaikan amanah tentang kewajiban kepala daerah menjamin netralitas ASN saat dirinya dilantik sebagai Pj Bupati Kolut.
“Apa yang menjadi pesan, arahan gubernur tentu itu kita akan jalankan dengan baik utamanya soal pelaksanaan Pilkada. Kita sebagai pemerintah tentu harus memfasilitasi pelaksanaannya dan tetap menjaga netralitas,” ujar Yusmin kepada media.
Sebagai aparatur sipil negara (ASN), lanjut Yusmin harus mematuhi aturan untuk tetap netral dalam penyelenggaraan pesta demokrasi itu berlangsung. Seorang ASN di Kolut harus siap mundur jika dirinya merasa tidak mampu untuk tetap netral dalam proses pelaksanaan Pilkada tersebut.
Khusus mengenai kesiapan Pilkada Serentak 2024, sesuai Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 200-2.1 /221 Tahun 2023, Pemda Kolut diketahui telah menyerahkan hibah sebesar Rp53 miliar. Dana Hibah tersebut terdistribusi untuk membackup kebutuhan KPU Kolut Rp34,5 miliar, Bawaslu Kolut Rp12,2 miliar, pengamanan Pilkada di Polres Kolut mencapai Rp7,9 miliar dan Korem 143/HO sebesar Rp1,4 miliar.
Berdasarkan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kolut mencapai 97.134 pemilih dengan sebaran 48.980 pemilih laki laki dan 48.154 pemilih perempuan.
Sementara jumlah TPS Pilkada Serentak mencapai 262 TPS yang tersebar pada 133 desa dan 15 Kecamatan di Kabupaten Kolut. Adm