LAJUR.CO, KENDARI – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP), Kantor Inspektorat Daerah, dan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Senin (23/12/2024).
Peresmian MPP Kabupaten Konsel, menjadikan Sultra memiliki delapan MPP yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Sultra.
Dalam laporan kegiatan, Bupati Konsel Surunuddin Dangga menjelaskan, pembangunan MPP merupakan langkah untuk menghadirkan pelayanan publik yang mudah, cepat, dan terintegrasi. Kehadiran MPP, menurut Bupati, adalah komitmen Pemkab Konsel dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kami menyatukan berbagai layanan publik dalam satu lokasi, melibatkan berbagai instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan sektor swasta,” ujarnya.
Pj Gubernur Andap Budhi Revianto memberikan apresiasi kepada Bupati Konsel Surunuddin Dangga, yang telah membangun MPP sebagai legacy kepemimpinannya.
“Saya mengapresiasi Bupati Konawe Selatan. Di akhir masa pengabdiannya, beliau telah meninggalkan legacy yang berharga berupa MPP yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkap Andap.
MPP Konsel yang melibatkan 32 instansi ini menyediakan 186 jenis layanan publik yang terintegrasi dalam satu lokasi, guna mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah.
“Harapan saya, fasilitas ini dapat mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen, perizinan, dan berbagai kebutuhan lainnya,” tambah Pj Gubernur.
Lebih lanjut, Pj Gubernur menekankan bahwa pelayanan publik merupakan inti dari reformasi birokrasi. Dengan adanya MPP, pemerintah dapat mempercepat pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas layanan.
Andap mengingatkan kabupaten yang belum memiliki MPP untuk segera membangun fasilitas serupa sebagai tindak lanjut dari Perpres No. 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan Permenpan-RB No. 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
“Alhamdulillah, kini kita memiliki 8 MPP. Ketika pertama kali saya ke Sultra, MPP hanya ada 3. Saya berharap 9 kabupaten lainnya yang belum memiliki MPP yakni Kolaka Timur, Buton Utara, Buton Selatan, Buton Tengah, Wakatobi, Muna Barat, Muna, Konawe Utara, dan Konawe Kepulauan untuk segera merealisasikan pembangunan MPP. Layanan MPP sangat bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Pj Gubernur.
Pj Gubernur juga mengingatkan pentingnya mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima dalam pelaksanaan MPP.
“Kantor dan MPP ini dibangun dengan uang rakyat, maka pelayanan yang diberikan harus prima, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Andap.
Ia meminta agar disusun SOP yang jelas, termasuk kecepatan waktu pelayanan, biaya yang transparan, dan memperlakukan masyarakat dengan prinsip 5S: Senyum, Sapa, Salam, Sopan, dan Santun.
Pj Gubernur menekankan pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 42 Tahun 2020.
“Pastikan fasilitas ini ramah untuk semua, termasuk kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Layanan publik harus inklusif dan tidak membeda-bedakan siapa pun,” tambahnya.
Andap mengingatkan pentingnya pemeliharaan sarana dan prasarana agar fasilitas ini memiliki usia pakai yang lebih panjang dan terus memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Jangan sampai fasilitas ini rusak dalam waktu singkat. Sarana dan prasarana harus dirawat dengan baik,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Pj Gubernur menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras untuk mewujudkan MPP Kabupaten Konsel.
“Pelayanan publik adalah wujud nyata pengabdian kita kepada masyarakat. Saya yakin, MPP Konawe Selatan akan menjadi model pelayanan publik yang membanggakan dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Mari terus berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi Sulawesi Tenggara,” tutupnya. Adm
