LAJUR.CO, KENDARI — PT Vale Indonesia melalui Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa mempercepat sinkronisasi data ketenagakerjaan dari seluruh kontraktor agar pelaporan berjalan sesuai mekanisme dan tersampaikan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kolaka hingga Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Komitmen tersebut disampaikan PT Vale IGP Pomalaa dalam rapat dengar pendapat (hearing) bersama Komisi IV DPRD Sultra yang dipimpin Ketua Komisi IV, Andi Muh Saenuddin, Rabu (24/9/2026). Hearing turut dihadiri perwakilan PT Vale IGP Pomalaa, kontraktor nasional dan lokal yang terlibat dalam proyek, serta jajaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kolaka dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sultra.
Saat rapat dengar pendapat, PT Vale mengakui masih terdapat gap pemahaman di antara sejumlah kontraktor mengenai alur pelaporan tenaga kerja. Perusahaan memastikan persoalan itu segera dibenahi agar data tersampaikan secara utuh hingga tingkat provinsi.
Senior Manager HSOR IGP Pomalaa, Guntur Suryaninghadi, mengatakan sebagian kontraktor telah melaporkan data tenaga kerja kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka. Sayangnya, informasi itu belum tersampaikan ke Dinas Tenaga Kerja Pemprov Sultra.
“Sudah ditegaskan bahwa PT Vale memastikan mengikuti prosedur pemerintah dalam hal rekrutmen dan pelaporan jumlah tenaga kerja. Laporan itu kalau harus dilaporkan, ya dilaporkan. Bukan berarti kita tidak mau melaporkan, tetapi mungkin ada hal-hal yang metodenya belum kita pahami,” ujar Guntur saat diwawancarai wartawan seusai hearing.
Menurutnya, persoalan tersebut lebih berkaitan dengan pemahaman mengenai jalur administrasi pelaporan.
“Ada kontraktor yang sudah melaporkan ke kabupaten, tetapi kabupaten tidak sampai ke provinsi. Ada juga yang sudah sampai ke provinsi,” katanya.
Guntur menyebut masih ada perbedaan pemahaman antar-kontraktor mengenai prosedur penyampaian laporan yang benar.
“Masih ada kesenjangan di antara kontraktor-kontraktor ini untuk memahami bagaimana alur dan prosedur pelaporan yang benar. Ada gap di situ kalau saya melihat,” jelasnya.
Untuk membenahi hal tersebut, PT Vale akan menyelaraskan mekanisme pelaporan bersama para kontraktor. Perusahaan juga menunggu penjelasan teknis dari Dinas Tenaga Kerja mengenai tata cara pelaporan, termasuk penggunaan sistem daring.
“Kalau nanti sudah ada penyuluhan secara langsung oleh Disnaker mengenai tata cara pelaporan yang harus melalui online dan sebagainya, tidak boleh secara manual, saya kira itu bisa kita bereskan. Apalagi kita hanya dikasih waktu untuk pertemuan berikutnya agar semua data-data sudah sinkron,” ujar Guntur.
Sinkronisasi tersebut diharapkan membuat data jumlah, komposisi, dan asal tenaga kerja tersaji lebih lengkap sehingga dapat menjadi rujukan pemerintah dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan.
PT Vale juga menegaskan komitmennya mengikuti ketentuan pemerintah dalam proses perekrutan sekaligus memprioritaskan tenaga kerja lokal Kolaka.
Guntur mengatakan, selama hampir tiga tahun pengembangan IGP Pomalaa, penerimaan pekerja dilakukan dengan mengutamakan masyarakat Kolaka yang memenuhi persyaratan dan kompetensi sesuai kebutuhan pekerjaan.
“Selama hampir tiga tahun pengembangan proyek Pomalaa, kami dalam proses perekrutan selalu mematuhi ketentuan yang berlaku, mengutamakan tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan serta persyaratan kompetensinya,” katanya.
Dalam proses rekrutmen, PT Vale berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kolaka, pemerintah kecamatan, dan kelurahan. Informasi kebutuhan pekerja dibuka agar masyarakat lokal memiliki kesempatan mengikuti proses seleksi. Jika tenaga kerja lokal yang memenuhi kualifikasi tidak tersedia atau jumlah pelamar belum mencukupi, Pemda Kolaka memberi kesempatan PT Vale melakukan penjaringan tenaga kerja diperluas di luar wilayah Kabupaten Kolaka, yang mencakup Provinsi Sulawesi Tenggara.
“Kalau tidak ada lokal yang memenuhi syarat atau tidak ada yang mendaftar, kita baru cari di luar,” ujar Guntur.
*Kebutuhan Tenaga Kerja Kompeten Lokal Jadi Tantangan Proyek, Buka Opsi Pelatihan Skill SDM Lokal*
Pengembangan IGP Pomalaa saat ini masih berada pada tahap pembangunan infrastruktur pendukung pertambangan. Progres konstruksi telah mencapai sekitar 70-80 persen, tetapi masih mengalami keterlambatan dari target.
Guntur mengatakan salah satu faktor yang memengaruhi progres tersebut adalah kebutuhan tenaga kerja dengan kompetensi tertentu.
“Terus terang, PT Vale Indonesia masih mengalami keterlambatan dari target yang kami targetkan. Salah satunya karena kekurangan tenaga kerja,” ungkapnya.
Tidak seluruh kebutuhan pekerja dengan keahlian khusus dapat dipenuhi dari wilayah sekitar proyek. Karena itu, PT Vale bersama kontraktornya juga mencari kandidat dari daerah lain, termasuk Kendari.
Menurut Guntur, kondisi tersebut menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja proyek. Di satu sisi, perusahaan berupaya menyerap tenaga kerja lokal, sementara sejumlah posisi membutuhkan keterampilan khusus yang harus dipenuhi.
“Kalau bertahan di posisi 70-30, tidak akan jalan PT Vale,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks kebutuhan pekerja dengan kompetensi khusus yang belum seluruhnya tersedia di sekitar wilayah proyek.
Selain membuka peluang kerja, PT Vale juga mendorong peningkatan keterampilan masyarakat lokal agar semakin siap memenuhi persyaratan pekerjaan. Pelatihan dan pengembangan kompetensi menjadi salah satu opsi untuk memperluas kesiapan SDM Kolaka dalam mengisi kebutuhan di proyek maupun perusahaan mitra.
Dalam pengembangan IGP Pomalaa, PT Vale juga memberdayakan sekitar 40 kontraktor lokal. Sejumlah kontraktor nasional turut terlibat, di antaranya PT Pamapersada Nusantara, PT Leighton Contractors Indonesia, dan PT Petrosea.
Data tenaga kerja mitra PT Vale ikut turut dipaparkan Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kolaka, Mansyur Lakay. PT Pamapersada Nusantara tercatat mempekerjakan 1.233 pekerja lokal dan 1.391 pekerja nonlokal, dengan total 2.624 orang. PT Petrosea memiliki 896 pekerja lokal dan 309 pekerja nonlokal, dengan total 1.205 orang. Sementara PT Leighton tercatat memiliki 364 pekerja lokal dan 162 pekerja nonlokal, dengan total 528 orang.
Dari data tiga kontraktor mitra tersebut, jumlah pekerja lokal mencapai 2.493 orang, lebih banyak dibanding pekerja nonlokal yang berjumlah 1.862 orang.
Data tersebut menjadi bagian pembahasan Komisi IV DPRD Sultra mengenai penyerapan tenaga kerja pada proyek IGP Pomalaa sekaligus pentingnya sinkronisasi laporan antara perusahaan, kontraktor, pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi.
Terkait tenaga kerja asing (TKA), PT Vale menyatakan saat ini tidak terdapat TKA yang bekerja di kawasan IGP Pomalaa.
“Kalau TKA itu, kalaupun ada, pasti kita akan laporkan. Mungkin tahun sebelumnya ada laporan masuk, apakah itu konsultan atau apa, mungkin masuk. Tapi sekarang ini sudah tidak ada,” ujar perwakilan PT Vale.
Menurutnya, apabila terdapat TKA yang berkaitan dengan PT Vale, keberadaannya berada di kantor pusat perusahaan di Jakarta, bukan di Pomalaa.
“Jadi TKA di PT Vale Indonesia sudah tidak ada. Kalaupun ada, PT Vale Indonesia itu tidak ada di Pomalaa, tetapi di Jakarta, di Head Office (HO). Demikian juga dengan mitra kontraktor. Dalam laporan terakhir atau kondisi terakhir, itu tidak ada TKA,” jelasnya.
PT Vale memastikan sinkronisasi data akan segera ditindaklanjuti bersama kontraktor dan pemerintah. Perusahaan juga mempertahankan komitmen untuk memprioritaskan tenaga kerja Kolaka yang memenuhi persyaratan, sekaligus membuka ruang peningkatan keterampilan agar masyarakat lokal semakin siap mengisi kebutuhan pekerjaan di IGP Pomalaa. Adm
