#LAJUR.CO, KENDARI – Momen Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka (ASR) dan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae saling berpelukan di pelantikan Partai Golkar Sultra menjadi perhatian tokoh muda Sultra Sucianti Suaib Saenong. Ia menilai keakraban kedua tokoh tersebut mencerminkan kedewasaan berpolitik yang perlu menjadi teladan bagi generasi muda.
Bagi Sucianti, ASR dan Ridwan Bae merupakan dua tokoh besar Sultra yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah. Keduanya diharapkan tidak berjalan berlawanan, melainkan saling menguatkan meskipun berasal dari latar belakang dan kekuatan politik berbeda.
“Beliau berdua ibarat sepasang sepatu, harus berjalan seiring. Tidak bisa berjalan berlawanan. Kalau satu ke kiri dan satu ke kanan, mau dibawa ke mana arah Sulawesi Tenggara?” ujar Sucianti saat diwawancarai di Kendari, Selasa (3/11/2026).
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) itu mengatakan, perbedaan pandangan politik merupakan hal lumrah dalam kehidupan demokrasi. Namun, dinamika tersebut semestinya tidak menghilangkan ruang komunikasi dan kerja sama antartokoh, terutama ketika kepentingan masyarakat menjadi taruhannya.
Menurut Sucianti, momen keakraban ASR dan Ridwan Bae saat pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Sultra di Kabupaten Kolaka, Minggu (1/11/2026), mengirimkan pesan bahwa kompetisi politik tidak harus berujung pada perpecahan.
“Pertemuan ini menjadi contoh yang sangat baik, khususnya bagi politisi muda. Dua tokoh Sultra yang sangat dihormati dan dikagumi menunjukkan kedewasaan berpolitik di depan publik,” katanya.
Ketua Umum BPD HIPMI Sultra periode 2018–2022 tersebut menilai, kedua tokoh memiliki kapasitas dan posisi strategis yang dapat saling melengkapi.
Ridwan Bae notabene politisi senior Golkra yang kini menjabat Wakil Ketua Komisi V DPR RI memiliki pengalaman politik serta jaringan di tingkat nasional. Sementara ASR sebagai gubernur memahami kebutuhan dan tantangan pembangunan di daerah.
Kolaborasi keduanya dinilai dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, termasuk dalam memperjuangkan dukungan anggaran serta program pembangunan bagi Sultra.
“Bapak Ridwan Bae punya jam terbang politik tinggi di Senayan, sementara Bapak ASR sebagai kepala daerah paham betul kebutuhan di lapangan. Jika potensi nasional dan daerah ini bersinergi, pengawalan anggaran serta program pembangunan dari pusat dapat terdorong maksimal ke Sultra,” jelas politisi Golkar tersebut.
Meski mendorong hubungan harmonis, Sucianti mengingatkan jika rekonsiliasi bukan berarti menghilangkan fungsi kritik dan pengawasan. Menurutnya, kritik tetap dibutuhkan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai koridor kepentingan publik.
Ia bahkan menegaskan bahwa kritik dan rekonsiliasi merupakan dua hal yang dapat berjalan beriringan dalam demokrasi.
“Kritik adalah fungsi kontrol, rekonsiliasi adalah kedewasaan politik,” tegasnya.
SuciantiSucianti mengatakan, perbedaan sikap dan pandangan antartokoh politik merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Namun, kedewasaan politik diuji ketika perbedaan tersebut mampu dikelola melalui komunikasi yang baik, saling menghormati, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
Ia berharap kritik terhadap pemerintah tetap disampaikan secara konstruktif. Sebaliknya, pemerintah daerah juga perlu menerima masukan dengan bijak tanpa menjadikan perbedaan pandangan sebagai sumber konflik berkepanjangan.
“Fungsi DPR memang mengawasi dan memberikan masukan, bukan sekadar menyanjung. Namun, penerimaannya juga harus bijak. Kritik adalah fungsi kontrol, sedangkan rekonsiliasi adalah wujud kedewasaan politik. Jika ada dinamika, sebaiknya diredam demi satu tujuan, yaitu membela kepentingan masyarakat Sultra,” tuturnya.
Lebih jauh, Sucianti berharap keakraban ASR dan Ridwan Bae tidak berhenti sebagai simbol kedekatan personal di hadapan publik. Masyarakat, kata dia, menantikan tindak lanjut berupa sinergi kebijakan, dukungan terhadap pembangunan daerah, serta program nyata yang manfaatnya dapat dirasakan langsung.
Ia menilai, perbedaan partai politik maupun strategi perjuangan seharusnya tidak menjadi penghalang bagi para pemimpin untuk membangun komunikasi dan kolaborasi.
“Sebagai generasi muda Sulawesi Tenggara, saya percaya bahwa kemajuan daerah tidak dibangun melalui polarisasi yang berkepanjangan, tetapi melalui kolaborasi, gagasan, dan komitmen bersama. Kita tidak harus selalu sepakat untuk bisa bekerja sama. Sebab, kepentingan masyarakat jauh lebih besar daripada perbedaan politik antarelite,” pungkasnya. Adm
