LAJUR.CO, KENDARI – Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti 11 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang belum juga menuntaskan persoalan dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024. Hal ini disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto, Jumat (27/10/2023).
Rakor ini lengkap dihadiri kepala daerah se-Sultra, penyelenggara Pemilu, KPU dan Bawaslu serta kepala OPD se-Sultra.
Tito mengurai, dari 11 daerah yang belum menuntaskan hibah dana Pilkada 2024, 3 kabupaten diantaranya sama sekali belum sepakat serta belum menandatangani hibah dana Pilkada. Selebihnya 8 daerah sudah sepakat namun belum menandatangani persetujuan hibah Pilkada 2024.
Adapun 3 kabupaten yang sama sekali belum sepakat serta belum juga menandatangani hibah dana Pilkada 2024 yakni Kota Baubau, Kabupaten Buton Utara dan Kabupaten Buton Tengah
Sementara itu, 8 daerah yang sudah sepakat namun belum kunjung menandatangani persetujuan hibah Pilkada 2024 yaitu Kabupaten Kolaka Utara, Konawe, Muna Barat, Konawe Selatan, Buton, Wakatobi, Buton Selatan dan Konawe Kepulauan.
Mengetahui fakta tersebut, Mendagri Tito meminta seluruh kepala daerah bergerak cepat mengesekusi hibah dana Pilkada agar penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan berjalan lancar dan iklim politik di Sultra tetap terjaga kondusif.
“Bawaslu dan KPU susah jalannya kalau gerak dibatasi, dana hibah tidak diselesaikan,” ujar Tito.
Namun begitu, Tito mengapresiasi 6 daerah di Sultra yang telah menuntaskan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD). Enam daerah tersebut masing-masing Kota Kendari, Kolaka, Konawe Utara, Kolaka Timur, Bombana dan Muna. Adm