LAJUR.CO, KENDARI – Dalam rangka mencegah penyakit stunting yang marak terjadi pada anak-anak, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar kampanye guna memberikan pengetahuan dan wawasan kepada orang tua khususnya para ibu bagaimana cara merawat dan memberikan asupan gizi yang baik bagi anak.
Kegiatan diikuti oleh Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Lukman Abunawas, Ketua TP-PKK Sultra Nur Endang Abbas, perwakilan Kepala Dinas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten/Kota se-Sultra, serta Ketua Tim PKK Kecamatan dan Kelurahan, pengurus PKK provinsi serta Ketua Dasa Wisma se-Kota Kendari.
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan, angka prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 24,4%.
Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya.
“Kita mengumpulkan seluruh kader dan ketua IBI, kita berharap bahwa 2 komponen penting ini sebagai garda terdepan di samping instansi terkait untuk kemudian kita menyamakan persepsi, melakukan pendalaman bagaimana mengenali, menemukan dan mengintervensi anak-anak yang mengalami isu stunting,” ungkap Ketua TP-PKK Provinsi Sultra Nur Endang Abbas disela acara kampanye yang digelar di Hotel Kubah 9 Kendari, Rabu (14/12/2022).
Pencegahan stunting merupakan salah satu program unggulan dari tim TP-PKK secara berjenjang dari Kelompok Kerja (Pokja) 4 berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IX PKK pada tahun 2022.
“Acara PKK hari ini kampanye tentang penurunan stunting di Sultra kerjasama antara PKK provinsi dan Kota Kendari. Di Sultra secara nasional kita masih urutan 5 terbawah, cukup tinggi angka stuntingnya. Tapi dengan peran PKK selama ini, kita dari angka preferensi 30,2%, di 2022 hingga bulan Oktober menurun jadi 13,5%,” ungkap Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Lukman Abunawas.
Untuk ke depannya yakni tahun 2023, pemerintah sendiri akan melanjutkan program yang masih belum terselesaikan di tahun 2022. Program dimaksud seperti kegiatan lapangan, penyuluhan terpadu serta membentuk tim bersama Dinas Kesehatan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) wilayah kepulauan hingga mengalokasikan dana penurunan stunting.
LAPORAN : NISA
EDITOR : JENI
