SULTRABERITA.ID, JAKARTA – Peraturan Presiden (Perpres) terkait Badan Otorita Pariwisata (BOP) Wakatobi dipastikan segera diteken dalam waktu dekat.
Anggota DPR RI Dapil Sultra, Ir Hugua menyatakan saat ini kebijakan pro pariwisata Wakatobi itu telah sampai di meja Kementrian Sekretaris Negara (Setneg) RI untuk selanjutnya diterbitkan sebagai Perpres.
Pada Sultraberita.id, Senin 20 Januari 2020, Politisi PDIP itu mengatakan draft BOP Wakatobi telah mendapat ACC dari lima menteri kabinet Indonesia Maju digawangi Presiden Jokowi.
BACA JUGA :
- Bocoran Komposisi Kabinet Prabowo Jelang Pelantikan
- Warga Dimangsa Buaya di Sungai Lasolo Ditemukan, Jasad Tak Lagi Utuh
- Tim SAR Sisir Sungai Lasolo, Cari Warga yang Diterkam Buaya Saat Pasang Pukat
- Tanding di PON Aceh-Sumut 2024, Pelatih Kempo Kritik Kebijakan Anggaran ke KONI & Pemprov Sultra
- Kendaraan yang Tak Berhak Isi BBM Subsidi Sudah Divalidasi Korlantas
Masing-masing Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI, Sofian Djalil, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, dan KemenPANRB, Tjahjo Kumolo.
“Tinggal ke Setneg (Sekretaris Negara) untuk diterbitkan menjadi Perpres. Lima menteri sudah paraf semua. Tadi baru saja saya bicara dengan MenPAN RB, supaya ini bisa segera keluar Perpresnya,” tutur Hugua, Senin 20 Januari 2020.
Terbitnya Perpres tersebut menjadi karpet merah bagi akselarasi industri pariwisata Wakatobi yang tengah digarap menjadi bagian 10 Bali baru di Indonesia.
Alokasi anggaran pemerintah untuk membangun infrastruktur pariwisata di Wakatobi, kata Hugua, dipacu. Termasuk di kabupaten- kabupaten yang menjadi bagian jalur koneksi pariwisata unggulan Sultra itu tak lagi digarap setengah -setengah dengan dalih anggaran terbatas.
“Nilai investasinya Rp 25 Triliun. Ini akan masuk di Sultra tahun depan. Bandaranya akan dibenahi seperti bandara di luar negeri bahkan. Bukan hanya di Wakatobi. Muna, Baubau juga akan dapat merasakan. Termasuk Kendari yang jadi akses masuk Wakatobi akan jadi prioritas. Infrastruktur pariwisata, infrastruktur jalan, transportasi akan dibangun cepat karena anggaran memang siap,” ujarnya.
Kebijakan diskresi ini bakal berimbas positif bagi geliat pariwisata Wakatobi secara khusus termasuk Sultra secara umum.
Jika Perpres resmi diteken, Badan Otorita Pariwisata (BOP) selanjutnya menjadi instrument khusus yang menggarap wajah Wakatobi agar memenuhi standar jual wisata internasional. Termasuk anggaran menjadi bagian kewenangan BOP.
Keciprat budget triliun, Wakatobi diproyeksi sebagai bagian investasi Indonesia di masa datang. Pulau pesisir ini diyakini mampu menutupi target kunjungan wisata 200 juta untuk 10 destinasi prioritas di Indonesia (Bali Baru).
Pemerintah pun dapat memanen income besar dari meningkatnya angka kunjungan wisata di sana. Termasuk pendapatan dari sektor lain akibat multiplier efek dari terbitnya Perpres dan majunya sektor pariwisata Wakatobi.
“Kita sudah masuk 10 top, tinggal Perpresnya. Yang tahun ini lima destinasi super prioritas yang digarap pusat selanjutnya adalah Wakatobi,” cetus Hugua.
Perjuangan Perpres BOP Wakatobi ini sendiri, diakui Hugua, telah dirintis sejak duet kepemimpinan dirinya bersama Arhawi yang kini menjabat Bupati Wakatobi. Prosesnya cukup panjang.
“Saya sudah bicara dengan Arhawi. Kita sepakat karena ini kita berdua yang mulai rintis maka kita selesaikan ini barang berdua. Dulu lambat karena komunikasi ke pusat terbatas. Kita juga sempat beda politik. Tapi sekarang tidak lagi. Sekarang saya di DPR RI, dan lima kementrian itu adalah mitra kerja saya. Komunikasi menjadi lebih cepat dan gampang,” urai Hugua. Adm
