LAJUR.CO, KENDARI – Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tenggara (Sultra) Ridwan Bae mendesak Gubernur Sultra Ali Mazi bergerak cepat kembali menyuarakan agenda pemekaran Provinsi Kepulauan Buton dan sejumlah usul pemekaran kabupaten di Bumi Anoa yang telah lama digaungkan.
Jelang akhir masa jabatan Ali Mazi sebagai 01 Sultra, Ridwan menyebut politisi NasDem itu sejatinya masih punya peluang merealisasikan usul DOB (Daerah Otonomi Baru) di Provinsi Sultra.
“Jangan diam-diam. Bolanya di gubernur. Ini di akhir masa jabatannya, saya minta dia lebih aktif lagi. Bahwa Keinginan mekar di Sultra tidak pernah redup,” cetus Ridwan Bae saat diwawancarai Lajur.co, Sabtu (5/10/2022).
Dalih adanya moratorium pemekaran wilayah di pusat tidak bisa dijadikan tameng Ali Mazi patah semangat mengurus usul pemekaran Provinsi Kepton, Kabupaten Kabaena, Kota Raha, Kabupaten Muna Timur dan Konawe Timur. Disahkannya pemekaran wilayah di Provinsi Papua harusnya menjadi pemantik bagi politisi NasDem itu ikut menunjukkan taring menyuarakan aspirasi pemekaran langsung ke Presiden RI Joko Widodo.
“Kita tahu ada moratorium. Tapi, yang terjadi di Papua membuka ruang bagi provinsi di Indonesia untuk menyuarakan pemekaran. Kalau ada yang bergerak, Presiden pasti berpikir. Kalau provinsi lain belum, mari kita mulai dari Sultra sehingga usul pemekaran yang selama ini menjadi keinginan besar masyarakat di Sultra bisa terealisasikan,” cetus Ridwan Bae.
Legislator Partai Golkar itu menyarankan langkah paling riil yang kini bisa dilakukan Ali Mazi saat ini adalah menyatukan kekuatan dengan mengumpulkan seluruh aparat pemerintah terutama kepala daerah yang wilayahnya telah masuk dalam usul calon DOB. Seperti Bupati Buton, Wali Kota Baubau, Bupati Buton Utara, Bupati Buton Tengah, Bupati Buton Selatan, Konawe Konawe Selatan, Bupati Konawe, Bupati Bombana serta Bupati Muna.
“Ali Mazi undang semua unsur pemerintah dan masyarakat, panitia pemekaran. Masing-masing bicarakan secara bersama-sama. Bahas tentang kelengkapan. Kalau ada yang kurang (dokumen,red) dilengkapi, kalau sudah lengkap ayo maju. Usulkan kembali itu di Komisi II DPR RI itu artinya diurus bagi yang belum lengkap yang belum lengkap jangan diusulkan kembali dan melalui Komisi II DPR,” jelasnya lagi.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI itu pun menggaransi satu irama dengan Ali Mazi jika Gubernur Sultra dia periode itu mau gas full menyuarakan pemekaran ke pemerintah pusat.
“Saya kira negara kita adalah negara Demokrasi. Negara yang terbuka. Moratorium bukan hal mustahil dicabut. Kalau daerah tidak ada reaksi, tidak ada pemekaran. Kita kan mau mekar bukan mau pecah, pisah dari Indonesia. Sultra mau mekar karena kita kejar pertumbuhan cepat, pelayanan publik bisa diakses semua masyarakat,” urai Ridwan Bae panjang lebar.
Dalam kaca mata Ridwan Bae, Provinsi Sultra punya nilai tawar yang sama atau posisi yang setara dengan Provinsi Papua. Inilah mengapa, Ridwan optimis aspirasi pemekaran bisa gol jika Gubernur Sultra getol melobi ke pusat.
Sepanjang kunjungan reses Ridwan Bae ke pelosok kabupaten di Sultra menemui konstituennya, aspirasi pemekaran diakui tak pernah luput disampaikan oleh masyarakat.
“Saya boleh dikata paling rajin turun ke daerah. Pemekaran itu selalu mereka sampaikan. Kalau pemekaran ini jadi, pasti ekonomi akan lebih cepat berkembang, masyarakat tidak lagi mengeluhkan soal sisanya akses ke layanan pemerintah. Di Kabaena misalnya, orang sakit harus menyeberangi pulau untuk bisa akses pelayanan kesehatan. Kita ingin semua daerah di Sultra bisa bertumbuh, maju bersama,” urai Ridwan Bae. Adm
