LAJUR.CO, KENDARI – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD Pemprov Sultra. Hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Sultra tahun 2023 mendapat penilaian WTP. Opini WTP dari BPK RI merupakan yang ke-11 diterima Pemprov Sultra sejak tahun 2013.
Rapor WTP menandai keberhasilan sekaligus menjadi bukti komitmen Pemprov Sultra mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Laporan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemprov Sultra tahun 2023 diserahkan langsung Komisi VI BPK RI Prof Dr Pius Lustrilanang kepada Pj Gubernur Andap Budhi Revianto di ruang rapat paripurna DPRD Sultra, Jumat (31/5/2024).
Dokumen yang diserahkan termasuk intisari hasil pemeriksaan BPK RI yang memuat catatan rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti dan diselesaikan Pemprov Sultra dalam 60 hari kedepan.
Prosesi serahterima dokumen hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemprov Sultra tahun 2023 lengkap dihadiri Ketua DPRD Sultra Abdurahman Saleh, Wakil Ketua Komisi DPRD Sultra Herry Asiku dan H Jumarding, anggota DPRD Sultra serta sejumlah petinggi TNI/Polri dan kepala OPD lingkup Pemprov Sultra.
Dalam sambutannya, Andap Budhi Revianto menyampaikan terimakasih atas kerja keras seluruh elemen sehingga Pemprov Sultra mampu mempertahankan prestasi WTP dari BPK RI sejak tahun 2013.
“Kita bersyukur Sultra kembali raih Opini WTP. Ini adalah opini WTP ke-11 dari tahun 2013. Opini WTP atas laporan keuangan adalah bentuk kesadaran dan komitmen Pemprov untuk wujudkan akuntabilitas tata keuangan keuangan daerah agar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah,” kata Andap Budhi.
Torehan prestasi Opini WTP, kata Andap, harus dibarengi upaya dan komitmen untuk terus meningkatkan performa kinerja dan perbaikan atas permasalahan tata kelola keuangan sebagaimana rekomendasi disampaikan BPK RI.
Ia menegaskan agar jajarannya tidak berpuas diri terhadap Opini WTP, menjadikan prestasi ini sebagai penyemangat untuk terus melakukan evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan sehingga berefek terhadap kesejahteraan masyarakat Sultra.
Mengenai tiga rekomendasi temuan BPK dalam laporan pemeriksaan keuangan Pemprov Sultra, Sekjen Kemenkumham RI itu menyatakan, komitmen menyelesaikan tanggungjawab sesuai dengan limitasi waktu ditetapkan oleh BPK RI.
Dalam paparannya, Andap Budhi menguraikan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan tata kelola keuangan dan aset Pemprov Sultra yang juga mencakup tindaklanjut atas rekomendasi BPK RI yang disampaikan oleh Komisi VI BPK RI Prof Dr Pius Lustrilanang.
Di tempat yang sama, Pius Lustrilanang menyampaikan apresiasi atas capaian Opini WTP Pemprov Sultra. Kata dia, kesimpulan BPK memberi Opini WTP kepada Pemprov Sultra didasari data penyusunan laporan keuangan tahun 2023 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan telah diungkapkan secara memadai.
Ia berharap prestasi ini dibarengi upaya memacu pertumbuhan ekonomi, menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Anoa. Pius berpesan seluruh elemen pemerintahan baik eksekutif dan legislatif meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan sehingga berdampak pada pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, tertib dan transparan.
“BPK simpulkan laporan keuangan Pemprov Sultra tahun 2023 mendapat Opini WTP. Selamat dan apresiasi setinggi tingginya atas pencapaian tersebut. Pencapaian opini WTP adalah yang patut dibanggakan karena ini adalah upaya keras jajaran Pemerintah Provinsi Sultra.
Ia mengingatkan agar Pemprov Sultra berkomitmen agar jalankan rekomendasi BPK yang dipaparkan agar tak melewati dealine yang telah ditetapkan. Adm
